REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly menekankan pentingnya peran pertemuan Organisasi Konsultasi Hukum Asia Afrika (AALCO) Ke-61 di Nusa Dua Bali, 15-20 Oktober 2023, untuk mengatasi sejumlah isu bidang hukum internasional.
"Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi dan posisi dalam berbagai isu hukum guna memperoleh posisi bersama, satu kesepakatan bersama, dan untuk disampaikan di berbagai forum internasional, termasuk PBB," kata Yasonna di sela Rapat Koordinasi Persiapan AALCO Ke-61 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (28/9/2023).
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Pejabat di lingkungan Kemenkumham, perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Forkopimda Provinsi Bali, dan Kementerian/Lembaga yang terkait, Menkumham menjelaskan bahwa sesi tahunan AALCO ke-61 yang akan segera digelar di Indonesia ini akan menjadi momen besar bagi Indonesia untuk tampil di tingkat internasional.
“Sesuai dengan arahan Presiden, Indonesia dalam hal ini Kemenkumham akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sesi tahunan AALCO ke-61 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-20 Oktober 2023 dan diharapkan akan dibuka oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo,” ujar Yasonna.
Lebih lanjut dirinya mejelaskan, AALCO merupakan forum konsultasi negara Asia-Afrika untuk menyamakan persepsi dan posisi dalam berbagai isu hukum guna memperoleh posisi bersama untuk disampaikan dalam berbagai pertemuan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Yasonna juga menambahkan bahwa dalam sesi tahunan ke-61 kali ini, terdapat 5 agenda yang akan menjadi pembahasan dalam sidang, dimana salah satunya mendapatkan perhatian Indonesia khususnya dalam agenda hukum laut pada isu illegal fishing.
“Indonesia mengusulkan diangkatnya isu illegal fishing yang saat ini masih menjadi perdebatan dengan negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam. Dengan dibahasnya isu illegal fishing dalam sesi tahunan ini, diharapkan ada kesamaan pandang mengenai illegal fishing agar dapat disepakati sebagai transnational organized crime,” tambahnya.
Sebagai tuan rumah penyelenggaraan sesi tahunan AALCO ke-61, Yasonna juga meminta Kementerian/Lembaga terkait yang hadir dalam rapat persiapan tersebut untuk dapat mendukung dan berpartisipasi baik dalam main events maupun side events yang telah disiapkan Indonesia untuk membahas isu terkini di bidang hukum dan ruang siber.
“Pemerintah Indonesia tengah mengusulkan membentukan Asset Recovery Forum bagi negara angota AALCO yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang diharapkan forum tersebut akan terdiri dari pihak-pihak yang berpengalaman dan kompeten dalam upaya perampasan aset yurisdiksi asing,” jelas Menkumham mengenai salah satu side events, Asset Recovery.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar juga menekankan penyelenggaraan kegiatan besar ini membutuhkan kerjasama dari seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat, dan perlu dilakukan persiapan dengan matang. Hal ini dikarenakan pertemuan AALCO memiliki nilai strategis kerjasama hukum antarnegara di kawasan Asia-Afrika, dan AALCO memiliki peran penting dalam memajukan isu hukum yang relevan bagi kedua benua. Dirinya juga menilai, peran Indonesia sebagai tuan rumah AALCO juga dapat berkontribusi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
