REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Potensi ekonomi dari perdagangan karbon ditaksir mencapai ribuan triliun rupiah, yang terutama berasal dari ekosistem hutan dan mangrove. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi karbon yang besar.
Indonesia, menurut dia, terutama unggul dalam solusi berbasis alam atau natural based solutions (NBS). Nani menjabarkan, potensi ekonomi karbon paling besar berasal dari ekosistem mangrove yang mencapai Rp 2,333 triliun, hutan Rp 2.333 triliun, gambut Rp 1,134 triliun, dan tumbuhan lamun atau seagrass mencapai Rp 100 triliun.
“Kalau kita lihat, untuk tropical forest sudah berjalan, tapi lebih yang nonmarket, jadi result based payment,” kata Nani di acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2023 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Result-Based Payment atau pembayaran berbasis kinerja adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.
Nani mengatakan, pemanfaatan potensi ekonomi karbon seharusnya tak hanya terbatas pada perdagangan karbon di dalam negeri, tetapi juga secara internasional. Namun, menurut dia, ada kondisi yang perlu dipenuhi untuk dapat memasuki perdagangan internasional, yakni unit karbon harus berkualitas dan sesuai standar internasional.
“Seperti menggunakan teknologi blockchain untuk proses pengawasan, dari sisi teknologi juga harus digunakan,” ujarnya.
Head of Kadin Net Zero Hub Dharsono Hartono menjelaskan perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendorong dekarbonisasi. Selain itu, transparansi juga diperlukanuntuk sukses dalam perekonomian karbon.
“Yang namanya karbon itu tidak dapat dirasakan, sehingga kita harus punya governance yang benar. Kita harus sama-sama kolaborasi dan harus siap menerima bahwa standar kita mungkin untuk sementara belum diakui. Tapi enggak apa-apa, kita pelan-pelan lalu perlu mengikuti standar internasional,” kata Dharsono.
Dharsono pun mengatakan, sudah terdapat 70 perusahaan yang menandatangani komitmen Net Zero Hub. Namun, tak sedikit perusahaan-perushaan yang masih belum mengerti apa itu Net Zero.
“Saya sangat takut sekali carbon credit atau carbon pricing ini dibuat dandiberlakukan oleh negara maju, tetapi kita tidak siap. Saya melihat banyak perusahaan-perusahaan yang, mau net zero, tetapi tidak tahu caranya. Makanya, net zero hub ini akan membantu memfasilitasi cara menghitung, kami berikan corporate assistance program,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
