Senin 25 Sep 2023 19:19 WIB

Pemprov DKI Kukuhkan 19 Anggota DTKJ, Tugasnya Kurangi Kemacetan Jakarta

DTKJ saat ini dampingi Pemprov DKI terkait proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai.

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Erik Purnama Putra
Momen pelantikan 19 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 di Balairung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (25/9/2023).
Foto: Republika.co.id
Momen pelantikan 19 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 di Balairung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (25/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengukuhkan 19 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 di Balairung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (25/9/2023). Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengangkatan DTKJ periode 2023-2026.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menjelaskan, pengukuhan itu bisa menjadi babak baru bagi Ibu Kota untuk mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik. Apalagi, para anggota DTKJ sudah bekerja sejak April lalu.

Baca Juga

"Dan periode kerja mereka akan selesai pada Maret 2026. Kita harapkan setelah pengukuhan ini DTJK dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka perbaikan kerja transportasi Jakarta secara keseluruhan," kata Syafrin di Jakarta pada Senin.

Ketua DTKJ terpilih Haris Muhammadun menjelaskan, anggota DTKJ yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat, diharapkan bisa bersinergi dan bekerja selama tiga tahun ke depan. Menurut dia, 19 anggota memiliki latar belakang, akademisi, pakar transportasi, pengusaha transportasi, LSM, hingga pengguna transportasi.

"(Ada juga) awak angkutan, hingga ex officio dari Polda Metro Jaya, serta Dishub DKI Jakarta. Dari berbagai background itu, kita ingin bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadikan transportasi Jakarta menjadi lebih baik seperti slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia," kata Haris.

Menurut Haris, pengurus DTKJ ditargetkan fokus terhadap berbagai langkah strategis dalam mengurangi dampak kemacetan Jakarta. Di antaranya, bisa memperluas cakupan rute transportasi publik, rekomendasi tarif bus Transjakarta rute Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta, hingga rekomendasi kebijakan WFH dan WFO bagi pekerja di Jakarta.

"Pertama, waktu pengaturan ulang jam kerja yang pada akhirnya kami memang evaluasi, dan ternyata bersifat imbauan saja. Yang paling bagus adalah bagaimana kita memperluas jangkauan angkutan umum," kata Haris.

Di samping itu, sambung dia, saat ini, DTKJ sedang fokus untuk mendampingi rencana pembangunan LRT Jakarta rute 1B Velodrome-Manggarai. Dengan begitu, proses groundbreaking yang dilakukan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono nantinya bisa diterlaksana dengan lancar.

"Kita lakukan pendampingan supaya match antara rencana dan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Sebetulnya, ada salah satu keinginan masyarakat seperti perpanjangan (Jalur LRT Velodrome) sampai ke Dukuh Atas. Komisi Litbang kita sedang melakukan kajian bersama stakeholder yang lain," kata Haris.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement