REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Setelah sekian tahun tidak beroperasi, Stasiun Gunung Putri yang berada di jalur Citayam-Nambo akan direaktivasi. Stasiun Gunung Putri direaktivasi sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Agung Raharjo mengatakan dengan diaktifkannya kembali Stasiun Gunung Putri, maka masyarakat sekitar juga mendapat pilihan moda transportasi. Saat ini, BPTJ tengah melakukan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas.
“Reaktivasi Stasiun juga menjawab tantangan kebutuhan infrastruktur transportasi akibat peningkatan jumlah penduduk, dan pengembangan perumahan dan kawasan industri di sekitar area stasiun yang direncanakan,” ujar Agung kepada Republika, Jumat (22/9/2023).
Ketika ditanya perihal mengapa dulu Stasiun Gunung Putri dinonaktifkan, Agung menjelaskan, pada 2006 Kereta Rel Diesel (KRD) Nambo dihentikan pengoperasiannya lantaran usia KRD yang sudah tua.
Stasiun Gunung Putri terletak di antara Stasiun Cibinong dan Stasiun Nambo. Di samping itu, KRD tidak layak operasi serta kapasitas stasiun dengan panjang peron 60 meter tidak dapat mengakomodir KRL.
“Sedangkan KRL yang saat ini beroperasi dengan stanformasi 10 kereta, dibutuhkan peron sepanjang 200 meter,” jelasnya.
Agung menargetkan operasional Stasiun Gunung Putri akan dilaksanakan pada 2028. Sedangkan untuk penetapan tarif akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan penetapan tarif akan menyesuaikan peraturan yang berlaku
“Alternatif pintu masuk dan keluar Stasiun Gunung Putri yang direncanakan melalui Jalan Mayor Oking dan Jalan Raya Bogasari,” ucapnya.
Sebelumnya, Stasiun Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang saat ini masih nonaktif direncanakan akan direaktivasi. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sudah melaksanakan studi Detail Enginering Design (DED) Tahun 2022, kemudian ditentukan anggaran yang dibutuhkan untuk reaktivasi ini sebesar Rp 112 miliar.
Setelah studi DED, BPTJ akan melanjutkan dengan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2023. Adapun anggaran pembangunan Stasiun Gunung Putri akan diajukan pada 2025.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
