Namun, seusai dirinya diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Karen Agustiawan membantah tudingan KPK yang menyebutkan, bahwa dirinya secara sepihak mengambil kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan beberapa produsen dan pemasok di luar negeri dalam proyek pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) 2011-2021. Dia menegaskan, pengadaan LNG ini sudah sudah sesuai prosedur.
“Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan,” kata Karen kepada wartawan, Selasa (19/9/2023) malam.
"Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar," sambung dia.
Karen menyebut, pengadaan ini pun telah ditandatangani oleh Dahlan Iskan. Saat itu, Dahlan menjabat sebagai menteri BUMN dan menjadi penanggung jawab proyek ini sesuai Inpres Nomor 14 Tahun 2014.
"Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab," kata Karen.
“Itu jelas banget (ada disposisi tanda tangannya Dahlan Iskan). Tolong nanti (yang UKP4) ditanyakan ke Pertamina, di situ ada jelas bahwa ada targetnya,” sambung dia.
Karen bahkan menegaskan, tidak tepat jika KPK menuduh dirinya seorang diri bermain curang dalam kasus ini. Sebab, jelas dia, konsultasi maupun kajian telah dilakukan hingga akhirnya diambil keputusan akhir bahwa proyek ini disetujui bersama.
“Itu sudah disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional,” ungkap Karen.
Kondisi ini pun membuat Karen merasa dikorbankan. Namun, ia berkomentar lebih banyak soal dugaan ini.
“Saya tidak mau komen (dikorbankan siapa),” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
