REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG--Pengamat politik yang juga dosen ilmu politik Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai penetapan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan mengubah peta koalisi. Bahkan, menurut Atang, pemilihan Muhaimin oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai cawapres Anies mengubah figur cawapres yang sudah lama antre.
"Kondisi ini memunculkan posisi dilematis pada calon presiden Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto," kata Ahmad Atang, Jumat (15/9/2023).
Dia mengatakan di koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo, beberapa nama sudah mulai hilang. Misalnya, nama Erick Thohir dan Sandiaga Uno yang diusung PPP, sementara yang mencuat justru Ridwan Kamil dan Mahfud MD.
Secara psikologis politis, kata dia, Ridwan Kamil mengalami tekanan di struktur Partai Golkar yang tidak berkoalisi dengan PDIP tetapi dengan Gerindra. Ketika Ridwan Kamil harus memilih menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo maka akan berseberangan dengan Golkar.
Namun hadirnya Ridwan Kamil menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo justru akan memberikan keuntungan elektoral, karena sebagai mantan gubernur Jawa Barat. "Fenomena Ridwan Kamil menjadi pengganggu kuat bagi Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di Jawa Barat," katanya.
Sementara itu, di internal PDIP saat ini juga muncul nama Mahfud MD. Sebagai orang NU dari Jawa Timur, masuknya nama Mahfud MD menjadi pengganggu Muhaimin Iskandar karena keduanya memiliki basis yang sama, namun secara politik, Mahfud MD non partisan sehingga infrastruktur partai tidak mendukung.
Di kubu koalisi Indonesia Maju dengan capresnya Prabowo Subianto relatif sama, maka pilihan Prabowo hanya satu nama, yakni Erick Thohir yang didorong oleh PAN walaupun muncul nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
"Maka pilihan cawapres tidak didasarkan pada pertimbangan partai tapi pertimbangan elektoral, sehingga Sandiaga Uno harus terpental dari Ganjar Pranowo dan PDIP, begitu juga Airlangga Hartarto harus menguburkan niatnya menjadi cawapres," katanya.
Dengan fenomena ini, koalisi partai sangat mungkin akan berubah karena yang dicari adalah kekuasaan. Sehingga jika relasi kuasa tidak tersedia maka pilihan keluar mencari koalisi lain merupakan pilihan terbaik.
"Jadi, tren memilih cawapres bukan karena pertimbangan kualitatif melalui politik gagasan namun pertimbangan kuantitatif basis massa pendukung," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
