REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, Indonesia terlalu luas jika hanya dilihat dari kacamata Jakarta. Karena itu, pemerintah ingin pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di Jakarta maupun di Pulau Jawa, melainkan juga di luar Jawa.
Menurut Muhadjir, alasan itulah yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia mengungkap, keinginan memindahkan ibu kota ke luar Jawa itu disampaikan Jokowi sejak periode pertama pemerintahannya.
"Itulah kenapa Pak Presiden terobsesi untuk memindah Jakarta ke tempat lain yang sekarang di IKN itu," ujar Muhadjir dalam Seminar Nasional Pesisir Tangguh untuk Indonesia Maju di Jakarta dikutip Kamis (14/9/2023).
"Itu saya sangat, karena beliau sudah berdiskusi itu ketika saya masih mendikbud dan waktu itu saya kebetulan sering dengan beliau mendampingi beliau bagi-bagi KIP kan, biasanya kalau di pesawat sudah lama itu beliau selalu mendiskusikan tentang bias Jakarta bias Jawa itu, pembangunan Indonesia itu," ujar Muhadjir.
Adapun Muhadjir menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) pada 2016-2019. Dia menggantikan Anies Rasyid Baswedan yang terkena reshuffle kabinet.
Menurut Muhadjir, tujuan Jokowi memindahkan ibu kota ke luar Jawa agar pembangunan tidak fokus ke Pulau Jawa. Pasalnya, ibu kota yang ada di Pulau Jawa membuat episentrum pembangunan berpusat di Jawa semata.
Meskipun pemerintah sudah mendorong investasi ke luar Jawa, tetapi investor lebih tertarik di Pulau Jawa. Dia menilai, jika tidak tidak ada terobosan besar, pembangunan selamanya berpusat di Pulau Jawa.
"Lihat aja volume pembangunan infrastruktur, walaupun kita selalu bilang harus sudah mulai luar Jawa prioritaskan, ya tetap aja memang penduduknya di sini dan pengusaha kan ingin segera dapat feedback, mana mau udah investasi yang kira-kira nanti nggak balik duitnya apalagi kira-kira rugi ya enggak mau lah gitu," ujar Muhadjir.
Dia mencontohkan, pembangunan Tol Manado-Bitung sebagai salah satu bentuk keberanian pemerintah. Selain itu, dia juga menyebut, pembangunan Jalan Trans-Papua merupakan langkah luar biasa pemerintah untuk memastikan pemerataan infrastruktur seluruh wilayah.
Namun, Muhadjir mengakui, pemanfaatan Trans-Papua sampai saat ini, kurang maksimal. Hal itu karena pembangunan Trans-Papua tidak diikuti pembangunan jalan pendukung di sekitarnya. Sehingga, meskipun pembangunan jalan utama di Bumi Cenderawasih tersebut belum menggerakkan ekonomi masyarakat.
Hal itu terbukti dengan transportasi di Papua masih mengandalkan jalur udara. "(Trans Papua) itu sampai sekarang sudah jadi, tapi kan pemerintah kabupatennya juga enggak bangun jalan-jalan berikutnya, jalan sekundernya, jalan tersiernya enggak diikuti ya akhirnya tetap tergantunglah transportasi lewat udara," ujar Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
