Rabu 13 Sep 2023 14:48 WIB

Warga Apartemen di Jakarta Geruduk Balai Kota DKI, Tuntut Transparansi P3SRS 

Kepala Kesbangpol DKI Taufan Bakri sempat emosi saat ditantang dan dimaki warga.

Rep: Eva Rianti/ Red: Erik Purnama Putra
Para penghuni apartemen di Jakarta berdemonstrasi menuntut Pemprov DKI transparan perihal pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Foto: Republika/ Eva Rianti
Para penghuni apartemen di Jakarta berdemonstrasi menuntut Pemprov DKI transparan perihal pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah warga dari belasan apartemen di Jakarta melakukan demonstrasi dan menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (13/9/2023). Mereka menuntut ihwal transparansi pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Hal itukarena diduga ada penyelewengan yang dilakukan antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta dengan pihak swasta. Aksi demonstrasi dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB.

Para peserta demo, di antaranya merupakan warga Marina Mansion, Thamrin City Jakarta Pusat, Residence Ancol Jakarta Utara, Pluit Sea View, Pancoran Residence, Belleza, Puri Imperium, Bassura Jakarta Timur, Aspen, Kalibata City Jakarta Selatan, dan Menara Latumenten. 

Para warga menyuarakan dan menuntut keadilan atas nasib mereka yang diklaim dirugikan dan diintimidasi atas pengelolaan P3SR. Tak cukup hanya berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, pada sekira pukul 11.00 WIB, mereka lantas masuk dan menggeruduk gedung Pemprov DKI.

Pihak Pemprov mengarahkan mereka menuju ruang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta dan bertemu langsung dengan Kepala Kesbangpol, Taufan Bakri. Kericuhan sempat terjadi.

Para warga yang turut mendatangkan beberapa lawyer serta Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme (GPMP) mengungkapkan kekesalannya karena yang mereka inginkan adalah bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 

Mereka menyampaikan sejumlah ungkapan emosi, baik yang dilayangkan kepada Pj Gubernur maupun kepada DPRKP DKI Jakarta. Intinya mereka menginginkan Pergub Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik dan Pergub Nomor 72 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis Sarana Penyelamatan Jiwa, ditegakkan. 

"DPRKP lembaga yang korup!" ujar salah satu warga yang marah. 

"Ini urgent. Kami perlu kehadiran Bapak Pj Gubernur. Jangan cuma makan gaji buta," ungkap warga lainnya. 

Kepala Kesbangpol DKI Taufan Bakri sempat terpancing emosi saat ditantang dan dimaki sejumlah warga, bahkan semakin memanas hingga adu mulut nyaris sampai adu fisik. Namun, akhirnya ia menyurutkan emosi dan mengajak warga untuk duduk dan berdiskusi. 

Enam tuntutan demonstrans...

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement