REPUBLIKA.CO.ID, PRAYA -- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) pengaduan akomodasi dan transportasi pada ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika, pada 13-15 Oktober 2023.
"Satgas ini terdiri dari semua pihak, termasuk aparat," kata Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lendek Jayadi, Selasa (5/9/2023).
Tugas dari Satgas ini tidak jauh beda dengan tugas sebelum pada saat ajang World Superbike (WSBK), dengan tujuan untuk mengantisipasi dan menjawab keluhan yang muncul dari wisatawan pada ajang MotoGP 2033.
"Tugasnya, menerima dan mendengarkan pengaduan terkait layanan akomodasi penginapan dan transportasi serta mencari solusi terbaik," ujarnya.
Tim Satgas akan mulai kerja 10 Oktober (H-3) hingga 17 Oktober 2023 (H+2) dan Poskonya berada dia area parkir Masjid Nurul Bilad Mandalika.
Dengan adanya Satgas tersebut diharapkan tidak ada persoalan terhadap kualitas pelayanan akomodasi dan transportasi ke para wisatawan yang datang menyaksikan balapan tersebut. "Jika ada keluhan bisa diselesaikan lebih cepat sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan," katanya.
Ia juga berharap para wisatawan, jika ada keluhan bisa dilaporkan kepada Satgas yang telah dibentuk, sehingga persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. "Semoga saja tidak ada persoalan," katanya.
Sementara itu, okupansi hotel atau penginapan nyaris penuh untuk ajang MotoGP yang digelar di Sirkuit Mandalika, Oktober mendatang. "Dari 2.775 penginapan, hampir 90 persen hotel berbintang maupun tidak sudah disewa pada ajang MotoGP 2023," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut diharapkan para wisatawan yang datang untuk menonton MotoGP seri ke 15 yang digelar tanggal 13-15 Oktober 2023 bisa memilih hunian homestay sebagai tempat penginapan.
"Untuk homestay, baru 30 persen yang telah dipesan," katanya.
Ia mengatakan harga sewa penginapan pada ajang MotoGP tersebut memang pasti ada kenaikan, namun para pengusaha hotel diharapkan tidak menaikkan harga terlalu tinggi.
"Harga sewa penginapan itu kita harapkan disesuaikan dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur NTB," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika