Anies-Muhaimin Vs Gangguan Kasus Korupsi dan Imbauan Menag Yaqut

Oleh : Andri Saubani, Redaktur Polhukam Republika

REPUBLIKA.CO.ID, Manuver Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang digawangi oleh Surya Paloh pekan lalu, memicu gempa politik saat kasak-kusuk mereka mengawinkan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres) dibongkar oleh elite Partai Demokrat, yang notabene adalah anggota Koalisi Perubahan dan Persatuan. Manuver tak terduga itu mengakibatkan harapan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan Anies di Pilpres 2024, pupus.

Demokrat merasa dikhianati oleh manuver tersebut dan dalam tempo singkat para elitenya kemudian menggelar rapat lalu memutuskan mencabut dukungan kepada Anies. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan sampai mengibaratkan Anies seperti ‘musang berbulu domba’ yang disebutnya berciri calon pemimpin yang tidak amanah. Di daerah-daerah, kader Demokrat serentak melucuti alat peraga sosialisasi bergambar Anies seperti spanduk, banner, hingga baliho.

Baca Juga

Proses perjodohan Anies dan Muhaimin terbilang cepat dan singkat dalam waktu kurang lebih sepekan. Jika dirunut berdasarkan peristiwa politik terkait koalisi pilpres sepekan terkahir, semua sepertinya bermula dari pertemuan Tim 8 dari Koalisi Perubahan dan Persatuan bertemu dengan SBY di Cikeas pada 25 Agustus 2023. Lalu pada 28 Agustus 2023, Prabowo Subianto mengumumkan perubahan nama koalisinya dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju setelah Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) merapat.

Muhaimin Iskandar, berdasarkan pernyataan-pernyataannya kepada media terkesan tidak puas atas konstelasi terbaru koalisinya bersama Prabowo. Sejak awal meneken piagam deklarasi KKIR, baik Muhaimin dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diketahui mengincar kursi cawapres Prabowo menjadi jatah mereka. Bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi pendukung Prabowo kemudian memunculkan spekulasi Muhaimin akan hengkang dan mencari perahu koalisi baru yang kemudian terbukti benar.

Di tengah upaya konsolidasi Demokrat menyusul hasil pertemuan antara Tim 8 dan SBY yang diduga berujung deadlock soal siapa yang menjadi cawapres Anies, pada 29 Agustus, Surya Paloh menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dan meminta Anies untuk mematuhi keputusannya itu. Sehari kemudian, Anies mengutus juru bicaranya, Sudirman Said untuk menyampaikan keputusan bahwa dirinya telah dipasangkan dengan Muhaimin kepada anggota Koalisi Perubahan dan Persatuan.

Pada Kamis sore, 31 Agustus, Surya Paloh sowan ke Istana menemui Jokowi dan kepada wartawan ia tak mengiyakan atau membantah membicarakan soal perjodohan Anies-Muhaimin kepada sang presiden. Kamis malamnya, Sekjen Demokrat Teuku Reifky Harsya menyebar rilis kepada media menginformasikan keputusan 'pengkhianatan' Anies yang telah memilih Muhaimin sebagai cawapresnya.

Pada Jumat, 1 September 2023, DPP PKB merespons wacana duet Anies-Muhaimin dengan menggelar rapat pleno di Jakarta dan memutuskan menerima. Keputusan DPP PKB kemudian dibawa ke level rapat besar di Surabaya, Jawa Timur dan dilanjutkan dengan deklarasi pasangan capres-cawapres, Anies-Muhaimin di Hotel Yamato, Surabaya pada Sabtu, 2 September 2023. Di Hotel Yamato, hanya Nasdem dan PKB yang mendeklarasikan Anies-Muhaimin, sementara elite PKS urung hadir namun elitenya di Jakarta tetap menegaskan mendukung Anies sebagai capres 2024.

Pasangan Anies dan Muhaimin menjadi yang pertama dideklarasikan saat bakal capres lain yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih berproses mencari pasangan yang cocok. Namun, meski menjadi yang pertama dideklarasikan, Anies-Muhaimin belum bisa dipastikan sebagai pasangan capres-cawapres 2024 sebelum keduanya nanti didaftarkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tak lama setelah dideklarasikan, pasangan Anies-Muhaimin langsung diganggu dua isu (kalau belum bisa dibilang masalah) yang datang secara simultan. Dua isu itu adalah kasus dugaan korupsi yang sedang digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan imbauan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

KPK pekan ini berencana memeriksa Muhaimin sebagai saksi dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012. Korupsi di kasus ini diduga terjadi saat Muhaimin menjadi sebagai Menakertrans pada zaman pemerintahan SBY dan telah menelurkan tiga tersangka.