REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek pembangunan ibu kota baru atau Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan, termasuk berkurangnya kawasan hutan dan penurunan kualitas ekosistem. Dalam situasi seperti itu, penting untuk memahami peran perempuan Dayak dalam pelestarian hutan dan bagaimana dapat berkontribusi dalam merancang rencana pembangunan yang berkelanjutan.
"Ini semakin penting mengingat pencapaian 20 tahun Social Forestry perlu ditindaklanjuti. Kami meminta pemerintah dan Otorita IKN agar dalam melaksanakan pembangunannnya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus diselaraskan dengan situasi dan kondisi sosial budaya lokal dan adat istiadat suku setempat dalam hal ini dayak," ujar Ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) Nyelong Inga Simon selepas FGD bersama Lemhanas RI yang mengusung tema ‘Pemberdayaan Perempuan Dayak: Menjaga Kelestarian Hutan Dalam Rangka Pembangunan IKN’ di Lemhanas RI, Kamis (31/8/2023).
Nyelong Inga Simon selaku Ketua Umum LPDN dalam hal ini mendukung pembangunan ibu kota baru di Bumi Borneo. Namun ia meminta pembangunannya tak mengusik hutan yang notabene sebagai sumber kehidupan bagi suku Dayak.
“Jika hutan itu punah, maka punahlah segala budaya dan sumber makanan orang Dayak,” jelas Inga.
Berkenaan dengan itu, LPDN meminta pemerintah dan Otorita IKN untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan IKN turut mempertimbangkan perspektif budaya lokal, dengan tetap menjaga ketahanan sosial budaya suku Dayak.
“Artinya semua jenis pembangunan yang berkenaan dengan alam dan hutan Borneo harus ada jaminan bahwa budaya Dayak tidak luntur atau punah dengan majunya inovasi teknologi maupun hal yang menjadi konsentrasi pembangunan IKN serta program pembangunan lain di alam Kalimantan,” tegas Inga.
Lebih jauh Inga juga berharap dilibatkannya perempuan Dayak dalam dalam hal menjaga hutan di Indonesia secara umum dan secara khusus di Kalimantan. Sebab, menurutnya, perempuan Dayak memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian serta pemberdayaan lingkungan dan hutan. Tak hanya sebatas pembangunan IKN, namun juga termasuk food estate, perkebunan sawit, dan lainnya diharapkan juga selaras dengan aspek sosial ekonomi dari perempuan Dayak.
“Bahwa yang tepat untuk mengelola hutan ini adalah perempuan Dayak, utamanya dalam hal menjaga kelestarian, penguatan, dan pemberdayaan untuk mengisi pembangunan IKN tak lepas dari aspek sosial ekonomi yang dimiliki perempuan Dayak. Dan secara khusus dalam menjaga hutan terdapat model agroforestry yang telah menjadi prioritas untuk dijalankan,” kata Inga menjelaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Negara Lingkungan Hidup RI 1999–2001, Alexander Sonny Keraf, menyebut pembangunan IKN harus mengedepankan inklusivitas. Termasuk aspek pemberdayaan masyarakat lokal dari sisi sosial budaya. Sebab berdasarkan pengalamannya, pengembangan kota-kota baru bisa menyingkirkan penduduk lokal hingga akhirnya hanya menjadi penonton. Jika pelibatannya diabaikan, maka Sonny khawatir aspek tersebut berubah menjadi bom waktu munculnya konflik horisontal.
Oleh karena itu, Sonny menekankan kepada pemangku kebijakan IKN untuk menyetop deforestasi dan mengembalikan hutan sebagaimana fungsi vitalnya.
“Kembalikan hutan ke fungsi vitalnya. Di antaranya klimatologis pengatur iklim, hidrologis untuk air, menyumbang udara bersih, sumber pangan, sumber energi. Dan dalam kaitan itu, libatkan perempuan karena perempuan punya kepedulian terhadap kehidupan sebagaimana kodratinya,” jelas Sonny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika