REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi soal partainya yang berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, ia menghormati sikap Partai Demokrat jika ingin keluar dari koalisi pengusung Anies Rasyid Baswedan.

"Kita nggak tahu apakah ini (Partai Demokrat batal usung Anies) keputusan resmi. Apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili kita belum tahu, tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati," ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

"Saya hormati, apalagi yang harus saya katakan. Kalian lihat kira-kira model saya ini ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak?" tanya. .

Surya Paloh sendiri tak paham dengan pernyataan Partai Demokrat yang menyebut ia tak berkomunikasi dengan partai berlambang bintang mercy itu. Padahal terdapat Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisikan perwakilan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Apalagi hingga saat ini, belum ada keputusan resmi soal benar atau tidaknya Partai Nasdem berkoalisi dengan PKB. Termasuk belum adanya keputusan untuk memasangkan Anies dengan Abdul Muhaimin Iskandar.

"Saya kurang memahami itu, sebagai kakak bagi kalian semuanya, kalian liat suasana, kalian (melihat saya) ada menghindar dari kalian atau tidak, secara psikologis aja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi, tidak mungkin," ujar Surya Paloh.

Di samping itu, ia juga menjelaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan masihlah ada. Terkait sikap Partai Demokrat dan PKS ke depan dalam pengusungan Anies, ia akan menghormati sikap keduanya.

"Kita tidak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali terwakili, kita tidak tahu, tapi apapun itu keputusan itu, kami hormati," ujar Surya Paloh.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mendapatkan informasi bahwa Anies dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan PKB. Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu (30/8/2023).

Partai Demokrat sendiri sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai berlambang bintang mercy itu juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika