REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Al Muzammil Yusuf mengatakan bahwa partai-nya tetap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Dia mengatakan bahwa sikap PKS untuk tetap mendukung Anies Baswedan itu sebagaimana yang menjadi keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII partai-nya.
"Kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024. Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," kata Al Muzammil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis malam.
Pernyataannya tersebut disampaikan-nya menanggapi kabar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.
Anggota Tim 8 KPP itu juga menyebut bahwa PKS tetap berpegang pada kesepakatan di dalam piagam KPP yang mengamanatkan bakal capres Anies Baswedan dalam menentukan bakal cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024.
"Kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam KPP bahwa dalam penentuan calon wakil presiden RI ditentukan oleh calon presiden RI Anies Rasyid Baswedan," tuturnya.
Selain itu, Al Muzammil mengatakan bahwa PKS menghormati langkah partai politik lain yang memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikapnya pada Pemilu 2024.
Meskipun, lanjut dia, sikap politik tersebut tak sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama KPP.
"Menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," ujar dia.
Terakhir, dia turut meminta pula dukungan masyarakat Indonesia agar Pemilu 2024 senantiasa berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam siaran resmi Partai Demokrat di Jakarta, Kamis, mengumumkan Anies Baswedan, bakal calon presiden yang mulanya diusung NasDem, Partai Demokrat, dan PKS, menyetujui secara sepihak kerja sama politik NasDem dan PKB.
Anies juga diyakini oleh Demokrat menyetujui sepihak penetapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol," kata Riefky dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Padahal, kata Riefki, Anies sebelumnya sudah sepakat menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pendampingnya. Hal itu disepakati pimpinan Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun, kini Anies menurut ke Surya Paloh untuk disandingkan dengan ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika