Partai Demokrat sudah mengonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai berlambang bintang mercy itu juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.

Untuk menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, keputusan terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan lembaga tersebut.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Riefky.

Ikuti Whatsapp Channel Republika