REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyambut kedatangan Pawai Budaya Reog Ponorogo yang diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta dengan berbagai penampilan kesenian di halaman kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat pada Ahad (27/8/2023).

Muhadjir menyampaikan, tersebarnya reog Ponorogo di berbagai daerah hingga mancanegara menandai layaknya kesenian tersebut diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia (WBTB) oleh UNESCO. Dia menambahkan, pengakuan UNESCO terhadap reog Ponorogo sebagai WBTB bisa memberikan rasa kebanggaan bagi seluruh warga Ponorogo, Jawa Timur dan masyarakat Indonesia.

"Paguyuban Reog Ponorogo tersebar di berbagai daerah, bahkan ke Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, semuanya ada. Pokoknya Reog Ponorogo telah mendunia. Sudah seharusnya diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Ponorogo," ujar Muhadjir dalam siaran pers di Jakarta dikutip, Rabu (30/8/2023).

Jika hal itu benar terwujud maka sekaligus melengkapi 12 warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO sebelumnya. Saat berdialog dengan siswa SMA Negeri 1 Jakarta Budi Utomo yang turut meramaikan pawai, Muhadjir menyampaikan pengajuan kesenian itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan Nusantara. 

"Kebudayaan adalah alat soft diplomacy yang paling efektif untuk berhubungan dengan negara lain. Suatu negara akan dianggap beradab atau tidak akan dilihat dari seberapa unggul, seberapa adiluhung kebudayaannya," kata mantan mendikbud tersebut.

Agenda Gelar Karya Pawai Reog Ponorogo di depan kantor Kemenko PMK merupakan upaya untuk mendorong kesenian reog Ponorogo diakui oleh UNESCO. Pawai tersebut mengawali rutenya dari Perpustakaan Nasional melalui rute Jalan Medan Merdeka Barat hingga berakhir di kantor Kemenko PMK. 

Dilakukan pula penyerahan dokumen pengajuan WBTB Reog Ponorogo secara simbolis dari Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Paguyuban Reog Susiwijono Moegiarso kepada Menko Muhadjir yang diteruskan kepada Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid. Hilmar nantinya menyerahkan dokumen itu kepada UNESCO untuk disidangkan pada Desember 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika