REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut telah menentapkan status tanggap darurat bencana kekeringan di 10 kecamatan per Senin (28/8/2023). Penetapan status tanggap darurat itu dilakukan lantaran 10 kecamatan tersebut sudah mulai terdampak bencana kekeringan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Aah Anwar Saepuloh mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya telah menerima laporan kekurangan air bersih dari warga di 10 kecamatan itu. Karena itu, Pemkab Garut menetapkan status tanggap darurat agar penanganan bencana kekeringan di lapangan dapat lebih optimal.
"Sebelumnya kan kami sudah tetapkan status siaga darurat di 19 kecamatan, mulai 31 Juli-31 Oktober. Nah mulai hari ini, kami tetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan di 10 kecamatan," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Senin.
Ia menyebutkan, 10 kecamatan yang dimaksud adalah Cigedug, Malangbong, Pakenjeng, Limbangan, Peundeuy, Kadungora, Cikelet, Sukawening, Pameungpeuk, dan Pasirwangi. Status tanggap darurat bencana kekeringan itu akan berlaku hingga 14 hari ke depan.
Aah menjelaskan, akan ada dua kegiatan penanganan utama yang dilakukan selama masa tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Garut. Pertama adalah penyaluran air bersih langsung kepada masyarakat dengan penyediaan toren.
Kedua, BPBD akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyalurkan air dari sumbernya ke rumah warga melalui pipanisasi. "Itu akan kerja sama dengan Kodim dan Polres Garut," ujar dia.
Ia menjelaskan, pipanisasi itu akan dilakukan di tiga kecamatan, yaitu Cikelet, Kadungora, dan Selaawi. Pipanisasi itu dilakukan setelah petugas melakukan asesmen di lapangan.
"Di daerah itu, sumber airnya sudah jelas ada dari hasil asesmen. Namun cukup jauh, jadi harus dipipanisasi," kata Aah.
Ihwal jumlah warga terdampak kekeringan, Aah mengatakan, pihaknya masih terus melakukan rekapitulasi. Pasalnya, data di lapangan terus berkembang dengan cepat.
"Kemarin masih enam kecamatan, sekarang sudah 10 kecamatan," kata dia.
Ia menambahkan, apabila nantinya bencana kekeringan ini meluas ke kecamatan lainnya, Pemkab Garut akan menetapkan status tanggap darurat tahap kedua. Namun, sementara pihaknya masih akan fokus melakukan penanganan bencana kekeringan di 10 kecamatan.
"Untuk perpanjangan (status tanggap darurat) kita lihat dulu 14 hari ini. Mudah-mudahan hujan sudah turun," kata dia.
Berdasarkan laporan dan data dari pihak desa, kelurahan, dan kecamatan yang diterima oleh BPBD Kabupaten Garut hingga 23 Agustus pukul 20.00 WIB, wilayah yang berpotensi dan terdampak kekeringan di 19 kecamatan. Dalam data itu pula, sejak 23 Juli hingga 23 Agustus, telah dilaksanakan pengiriman air kurang sekitar 64 ribu liter ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan oleh berbagai instansi.
Selain pengiriman air bersih, khusus penanganan di Kecamatan Cigedug, Dinas Sosial Kabupaten Garut dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut telah memfasilitasi dua buah toren (tangki air) masing-masing berkapasitas 2.500 liter pada tanggal 18 Agustus 2023. Penyediaan toren itu dimaksudkan untuk penampung air di wilayah tersebut sebelum disalurkan langsung kepada warga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan, penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dapat membuat penanganan di lapangan lebih optimal. Pasalnya, pemanfaatan dana dari BTT sudah bisa dilakukan.
"Fokus utama penanganan adalah pemenuhan air bersih untuk masyarakat. Kedua menyangkut masalah pertanian," kata dia, Senin.
Nurdin menyebutkan, pihaknya akan melibatkan berbagai instansi terkait untuk penyaluran air bersih ke wilayah terdampak bencana kekeringan. Selain itu, untuk jangka panjangnya, pihaknya menyiapkan sumur yang dapat dimanfaatkan warga.
Menurut dia, program pembuatan sumur itu telah digagas oleh Dinas PUPR Kabupaten Garut. Dari sumur itu, penyaluran ke rumah warga dapay dilakukan melalui pipanisasi.
"Itu sudah kita lakukan. Termasuk TNI/Polri sudah bergerak," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
