REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan kesenjangan dalam mendapatkan akses informasi dan edukasi yang diterima oleh perempuan menjadi salah satu penyumbang besar terjadinya stunting pada anak.
"Permasalahan stunting berkaitan erat dengan isu gender serta isu-isu perempuan dan anak lainnya, terutama dalam keluarga," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Senin (28/8/2023).
Menurut dia, persoalan yang dihadapi perempuan seperti akses terhadap informasi maupun layanan yang ada, keberadaan ruang untuk berpartisipasi, kontrol dalam pengambilan keputusan, persiapan perkawinan, kehamilan, menyusui, dan tumbuh kembang anak menjadi isu krusial yang harus benar-benar diperhatikan dalam meminimalkan terjadinya stunting pada anak di kemudian hari.
Untuk memastikan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu fokus perhatian dalam rencana pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh sektor pembangunan. Caranya, melalui kemitraan dan kerja sama yang terbangun di level akar rumput, regional, hingga nasional, untuk bersama-sama bergerak.
"Agar sama-sama bergerak tidak hanya dalam hal mengatasi stunting, tapi permasalahan lainnya yang juga saling berkaitan satu sama lain seperti isu ketidaksetaraan gender, isu perlindungan hak perempuan, dan isu perlindungan anak," kata Bintang.
Ia mengatakan Indonesia masih dihadapkan dengan isu stunting yang merupakan ancaman dalam upaya pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul. Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia, dan ke-2 di Asia Tenggara terkait isu stunting. Sekitar 30 persen atau 1 dari 3 anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting.
Merujuk hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting pada anak adalah sebesar 21,6 persen, dimana angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan batas toleransi maksimal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yang menegaskan bahwa angka stunting di masing-masing negara harus kurang dari 20 persen.
Hal tersebut pun sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen.
Bintang pun mendorong kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk pemenuhan hak anak atas kesehatan. Gemarikan merupakan salah satu program nasional yang memberikan dampak langsung dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting yang masih menjadi ancaman besar bagi Indonesia yang terus berupaya mengembangkan pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
