REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah kabut asap dan pencemaran udara di Jabodetabek masih belum tertangani dengan baik. Pakar kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono (BHS) menganggap, sejumlah pernyataan pejabat terkait kebijakan penanganan kabut asap di Jabodetabek masih belum berbuah solusi.

Menurut anggota DPR peridode 2014-2019 ini, seharusnya masyarakat sudah mulai ribut permasalahan pada Juli karena musim kemarau terjadi panjang tanpa adanya hujan pada Juni sampai akhir Agustus 2023. Hal itu mengakibatkan kebakaran begitu hebat di wilayah Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, hingga Papua. 

"Misalnya pada 2015, 2019, dan 2023 saat ini, apalagi jelas dengan kita mengamati data BMKG, angin bertiup dari barat ke timur menuju ke selatan dan data hot spot jelas sudah ada di atas 4.000 titik nyala api skala kecil, sedang dan hebat yang ada di wilayah Sumatra bagian selatan, Kalimantan Barat dan Tengah serta Selatan, Jawa Barat, Tengah dan Timur serta wilayah lain di Indonesia," kata BHS di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Alumnus ITS Surabaya tersebut mendorong pemerintah memanfaatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengatasi masalah kabut asap. Termasuk mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menangani kebakaran hutan. Termasuk hutan tropis yang terbakar di lahan milik PT Perhutani yang mengalami kekeringan akibat perawatan tidak baik. 

"Tidak seperti hutan hutan di Malaysia, di mana hutan-hutan tropisnya selalu dirawat saat musim kemarau dengan water bombing serta sprinkler yang menyirami hutan di wilayah Malaysia sehingga hutannya selalu hijau dan terawat, karena hutan yang hijau selalu menyimpan air sebesar 80 persen sehingga hutan tersebut tidak bisa terbakar bahkan dibakar," ujar BHS.

Dia pun heran dengan pernyataan pejabat KLHK yang lebih mencari kambing hitam dengan menyalahkan masyarakat tanpa mengevaluasi kinerja. Anggota DPN HKTI tersebut mendorong KLHK mengerahkan armada water bombing dan teknologi penggaraman udara untuk melakukan penyiraman air, baik di hutan terbakar maupun hutan yang belum terbakar. 

"Saya sudah sampaikan ini berkali kali tetapi tidak ada tanggapan dan reaksi yang cepat. Saya ikut prihatin masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah, Selatan, Barat yang saat ini asapnya jauh lebih tebal bahkan mendekati tiga kali lipat dari Jabodetabek," kata BHS.

Dia berharap, adanya reaksi cepat KLHK, sehingga dapat melindungi kesehatan, keselamatan dan nyawa publik. "Sambil kita menunggu cuaca hujan kembali dan pasti kita akan melihat wilayah Jabodetabek tidak akan ada asap lagi," ujar BHS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika