MA Mutasi Tiga Hakim Pemutus Tunda Pemilu, Sanksi Lebih Ringan dari Rekomendasi KY

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan mengabulkan banding KPU karena menganggap PN Jakpus tak punya kompetensi absolut untuk mengadili perkara yang diajukan partai Prima. PT DKI meyakini perkara tersebut mestinya dialamatkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan PT DKI membatalkan putusan PN Jakpus yang sempat memutuskan menerima gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA pada Kamis (2/3/2023). Lewat putusan itu, Majelis Hakim PN Jakpus berpendapat agar Pemilu 2024 ditunda.

Atas putusan PT DKI, Partai Prima menempuh jalur kasasi. MA sudah menerima berkas permohonan kasasi Partai Prima melawan KPU RI pada 26 Mei 2023.

Poin Putusan PN Jakpus Terkait Penundaan Pemilu - (infografis Republika)

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Terpidana Kasus Vina Cerita Disiksa Keji Polisi pada 2016: Kelamin Dibakar Hingga Dibalsam
2	Lima Penggugat Kepengurusan DPP PDIP Mengaku Dicatut Pengacara dan Dibayar Rp300 Ribu
3	Dharma-Kun Kritisi Rencana Dinkes DKI Sebar Nyamuk Wolbachia
4	Cawalkot PDIP Kritik Gibran: Tugasnya Indonesia, Bukan Solo
5	Ahli Waris Pilot WNA yang Alami Musibah di Papua dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan
6	Hanya Punya Satu Kursi, PPP dan Perindo Harus Gabung Fraksi Lain di DPRD DKI

MA Mutasi Tiga Hakim Pemutus Tunda Pemilu, Sanksi Lebih Ringan dari Rekomendasi KY

Hanya Punya Satu Kursi, PPP dan Perindo Harus Gabung Fraksi Lain di DPRD DKI

Lima Penggugat Kepengurusan DPP PDIP Mengaku Dicatut Pengacara dan Dibayar Rp300 Ribu

Cawalkot PDIP Kritik Gibran: Tugasnya Indonesia, Bukan Solo

Ahli Waris Pilot WNA yang Alami Musibah di Papua dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan

Dharma-Kun Kritisi Rencana Dinkes DKI Sebar Nyamuk Wolbachia