MA Mutasi Tiga Hakim Pemutus Tunda Pemilu, Sanksi Lebih Ringan dari Rekomendasi KY

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan mengabulkan banding KPU karena menganggap PN Jakpus tak punya kompetensi absolut untuk mengadili perkara yang diajukan partai Prima. PT DKI meyakini perkara tersebut mestinya dialamatkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan PT DKI membatalkan putusan PN Jakpus yang sempat memutuskan menerima gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA pada Kamis (2/3/2023). Lewat putusan itu, Majelis Hakim PN Jakpus berpendapat agar Pemilu 2024 ditunda.

Atas putusan PT DKI, Partai Prima menempuh jalur kasasi. MA sudah menerima berkas permohonan kasasi Partai Prima melawan KPU RI pada 26 Mei 2023.

Poin Putusan PN Jakpus Terkait Penundaan Pemilu - (infografis Republika)

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	SUV Kecelakaan Akibat Rem Blong di Jalur Menuju Bromo, Empat Penumpang Tewas
2	Warga Bima Doakan Ayahanda Mahdalena Husnul Khotimah
3	PDIP Ungkap Pentingnya Mekanisme Checks and Balances, Isyarat Oposisi?
4	Pilgub Jateng, Pengamat: Kalau Raffi Ahmad Bisa Rayu Gerindra, Ini Menarik
5	Megawati Sudah Kantongi Delapan Nama Bakal Calon Gubernur Jakarta 2024
6	Cerita Para Dirjen Kementan yang Ketakutan Harus Selalu Penuhi Permintaan SYL
7	Satu Lagi Pelaku Pembunuhan yang Mayatnya Ditemukan dalam Sarung Ditangkap

MA Mutasi Tiga Hakim Pemutus Tunda Pemilu, Sanksi Lebih Ringan dari Rekomendasi KY

Puluhan Balita Keracunan Makanan Pencegah Stunting, DPR Dorong Investigasi

Disdik Cimahi Perketat Kegiatan Study Tour, Ramp Check Jadi Syarat

Satu Lagi Pelaku Pembunuhan yang Mayatnya Ditemukan dalam Sarung Ditangkap

Cerita Para Dirjen Kementan yang Ketakutan Harus Selalu Penuhi Permintaan SYL

Pilgub Jateng, Pengamat: Kalau Raffi Ahmad Bisa Rayu Gerindra, Ini Menarik