Selain merusak kaderisasi partai, kata dia, fenomena politik kekerabatan ini juga akan membuka peluang terjadinya praktik korupsi apabila mereka terpilih sebagai anggota dewan. Menurutnya, elite partai lebih muda mengontrol anggota dewan yang merupakan keluarganya saat hendak melakukan praktik culas berjamaah.

"Elite Partai cenderung merekrut keluarganya, kerabatnya menjadi caleg, ya untuk kepentingan itu. Agar jangkauan informasi terkait dengan praktik-praktik menyimpang yang mereka lakukan bisa dikendalikan," ujar Lucius.

Menurut dia, politik kekerabatan atau politik dinasti ini terjadi karena regulasi pemilu memang tidak melarang hal tersebut. Praktik tersebut semakin subur akibat adanya 'oligarki partai' alias segelintir orang yang punya kuasa penuh menentukan kebijakan partai.

"Jadi saya kira (fenomena politik kekerabatan ini) berbanding lurus dengan faktor partai politik kita yang masih dikuasai oligarki. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan," kata Lucius.

Perindo dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo sejak partai tersebut didirikan pada 2014. Pemilu 2019 merupakan pertama kalinya Perindo ikut kontestasi politik elektoral. Namun, raihan suara partai tersebut ketika itu tak mencapai ambang batas parlemen (empat persen suara nasional). Mereka akan kembali berupaya masuk ke parlemen lewat Pemilu 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika