REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Adat Bamus Betawi, KH. Nuri Thaher membuka pintu kepada Majelis Kaum Betawi (MKB) jika ingin bergabung dengan Bamus Betawi. Hal tersebut disampaikan Kkai Nuri saat menghadiri rapat persiapan Musyawarah Besar, di Sekretariar Bamus Betawi.
Kedatangan Kiai Nuri sekaligus untuk memonitor dan mengevaluasi persiapan Mubes ke VIII Bamus Betawi yang rencananya akan diselenggarakan pada akhir bulan Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Ketua Umum Riano P Ahmad dan sekjend Bamus Betawi.
Kiai Nuri prihatin mengenai situasi belakangan ini, terutama terkait munculnya indikasi dualisme organisasi dalam masyarakat Betawi tersebut. Apalagi setelah muncul nama-nama pengurus teras Bamus Betawi dan panitia Mubes VIII yang ada di dalam daftar tersebut.
"Saya menghormati berdirinya Majelis Kaum Betawi (MKB), dan mari kita membuka pintu jika mereka ingin bergabung sebagai anggota Bamus Betawi," ujar Kiai Nuri.
Kiai Nuri mengaku telah menemui para tokoh yang berada dibelakang berdirinya MKB beberapa hari sebelum dilakukan pelantikan pengurus mereka. Kiai Nuri meminta kepada nama-nama yang tercantum sebagai pengurus MKB segera menentukan sikap.
"Anda bisa mundur dari salah satunya, dari MKB untuk tetap di Bamus Betawi, atau sebaliknya. Buat pernyataan secara tertulis. Dan saya akan sangat menghormati keputusan saudara-saudara. Dalam dua hari, saya harap soal ini sudah clear," katanya.
Karena dinamika tersebut, rapat yang sedianya akan membahas persiapan Mubes akhirnya diskors sementara sampai sambil menunggu pernyataan tertulis yang diminta oleh Kiai Nuri.
Sekretaris Majelis Adat Bamus Betawi Biem T Benjamin mengatakan, sebagai organisasi dan sebagai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi adab sepatutnya harus menghormati dan menjalankan apa yang diamanatkan dalam arahan orang tua Betawi sesuai AD/ART Bamus Betawi.
"Jadi mari kita tunggu langkah selanjutnya untuk kebaikan kita bersama dalam mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi Bamus Betawi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
