REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan mengatakan, anggaran beasiswa dan bantuan sosial untuk pendidikan pada 2024 naik, dari Rp 28,9 triliun pada 2023 menjadi Rp 35,94 triliun. Kenaikan anggaran tersebut untuk memberikan jaminan pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.
“Kenaikan ini lebih dari lima kali lipat dari anggaran beasiswa 10 tahun yang lalu,” kata Abetnego, dikutip dari siaran pers KSP pada Jumat (18/8/2023).
Abetnego menyampaikan, kenaikan anggaran beasiswa dan bansos sebagai upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Hal ini seiring dengan prinsip pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni no one left behind atau tidak ada satu pun warganya yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.
Ia menambahkan, beasiswa dan bansos untuk pendidikan diwujudkan melalui berbagai upaya dan bantuan yang diberikan kepada sekolah dan peserta didik. Seperti program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk sekolah. Sementara, bagi peserta didik beasiswa disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).
“Ini termasuk bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran,” ujarnya.
Selain perluasan akses, pemerintah juga berkomitmen untuk pemerataan kualitas pendidikan. Yakni dengan meningkatkan distribusi serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Untuk peningkatan distribusi guru, pemerintah melakukan penyediaan pendidik profesional melalui rekruitmen guru ASN PPPK yang dapat diikuti oleh guru honorer yang terdaftar dalam Dapodik. “Formasi yang ditetapkan ditentukan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.
Adapun terkait peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, jelas Abetnego, mulai 2007 hingga 2017 telah dilakukan sertifikasi melalui portfolio dan PPLG. Kemudian pada 2018 dilakukan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang menghasilkan guru-guru generasi baru.
Menurur Abetnego, pemerintah saat ini juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bisa terserap oleh industri dan dunia kerja, yaitu melalui pengembangan dan penguatan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK).
Hingga akhir 2022, terdapat 1.401 SMK yang dikembangkan menjadik SMK-PK. Sebanyak 373 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia telah merasakan manfaatnya. Program ini meraih dukungan dari 349 industri dengan total komitmen dari industri sebesar Rp 439,25 miliar.
“Semua upaya yang dilakukan pemerintah ini untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, inovatif, berintegrasi, dan berdaya saing seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi,” kata Abetnego.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023) menegaskan, perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pun ditetapkan sebagai agenda nasional.
Peningkatan kualitas pendidikan didukung dengan penyiapan anggaran sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen APBN. Ini tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, transfer ke daerah Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77,0 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
