REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi terkait kontestasi Pemilu 2024. Ia mendukung sikap Presiden Jokowi yang menghargai otoritas parpol dalam pesta demokrasi lima tahunan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-78 RI, bertempat di lapangan DPTP PKS, Jakarta pada Kamis (17/8/2023).
"Kita mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya yang menegaskan sesuai ketentuan undang-undang, maka yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik, dan bukan kewenangan Presiden RI," kata Aboe dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Kamis (17/8/2023).
Aboe berharap Presiden Jokowi bersikap netral pada pilpres mendatang. Aboe tak ingin Presiden Jokowi memihak salah satu paslon saja.
"Sejalan dengan itu, kita berharap Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan mampu bersikap netral," tutur Aboe.
Aboe berharap Pemilu 2024 dapat berjalan secara jujur dan adil, serta benar-benar menjadi pesta rakyat. Aboe mendorong tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan seiring menghangatnya intensitas politik jelang pemilu.
"Intensitas politik kian terasa tinggi. Kita berharap Pemilu dapat menghadirkan kontestasi yang sehat, jujur, adil, aman dan damai," harap Aboe.
Selain itu, Aboe menekankan supaya para peserta Pemilu 2024 dapat mengikuti ajang demokrasi secara konstitusional. Aboe tak ingin ada gerakan inkonstitusional guna memenangkan salah satu pihak.
"Tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara inkonstitusional sehingga membuat pemilu berjalan tidak bermartabat," ujar Aboe.
Diketahui, upacara HUT ke-78 RI di kantor DPTP PKS dihadiri unsur pimpinan DPP, pengurus, karyawan Kantor DPTP PKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
