REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengatakan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang merupakan proyek strategis nasional akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan perhitungan BI Sumbar, pembangunan Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 254 kilometer tersebut diperkirakan menyumbang 0,8 persen terhadap ekonomi Sumbar per tahunnya.
"Misal, kalau pertumbuhan ekonomi Sumbar sekarang lima persen, maka dengan adanya proyek strategis nasional akan tumbuh menjadi 5,8 persen," ucap Kepala BI Perwakilan Provinsi Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Rabu (16/8/2023).
Bahkan, jika Tol Padang-Pekanbaru tersebut terealisasi 100 persen maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar diperkirakan di atas rata-rata ekonomi nasional.
Ia menjelaskan saat ini ekonomi Sumbar bergeser dari pertanian ke sektor perdagangan. Sehingga, hal itu membutuhkan akses yang cepat, efektif dan efisien. "Tol adalah adalah solusi utamanya. Sebab memperlancar perpindahan barang dari satu provinsi ke provinsi lain," ujarnya.
Melalui jalan bebas hambatan jarak tempuh dari Provinsi Sumbar ke Pekanbaru bisa dipangkas sekitar dua hingga tiga jam. Dengan kata lain, pergerakan masyarakat lebih cepat dalam menyuplai barang dagangan atau logistik.
"Jadi siapa yang dapat untung? Ya orang sini (Sumbar) karena orang sana sebagai market," ucapnya.
Selain mempercepat mobilitas barang atau jasa, Eks Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta tersebut mengatakan pembangunan jalan tol juga akan membuka lapangan kerja baru hingga penyediaan usaha-usaha baru.
Terkait pembangunan Tol Padang-Pekanbaru yang hingga kini belum selesai, Endang mengatakan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, belum ada gambaran atau dampak dari keterlambatan pembangunan tol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu. Akan tetapi, sambung dia, mangkraknya pembangunan tol tersebut mengakibatkan keterlambatan pendistribusian barang dari Sumbar ke Pekanbaru atau sebaliknya. Hal itu otomatis berimbas langsung pada pembengkakan biaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika