REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu tentang Ketua Bappilu dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno yang tidak menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres).

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah pun mempersilakan PPP mencabut kerja sama politik jika partai hijau itu tetap bersikeras membawa Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.

"PDIP mengeklaim mengedepankan prinsip kesukarelaan dan tidak ada paksaan dalam menjalin kerja sama politik," kata Ahmad Basarah kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (14/8/2023).

"Monggo. Lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman dan lain sebagainya," ujarnya menambahkan.

Dia mengatakan, jika kerja sama politik tidak didasarkan akan hal tersebut, maka lebih sulit untuk maju dan melangkah ke depan. Sementara, semua usulan cawapres yang masuk akan dikoordinasikan oleh partai pendukung Ganjar.

Ahmad Basarah menegaskan bahwa penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024 mendatang bakal dibahas bersama. Itu pun sambil melihat dinamika politik mutakhir yang berkembang.

Menurut dia, kandidat bakal cawapres yang masuk ke bursa PDIP masih dalam pembahasan. Mereka diantaranya Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, putri Presiden Gus Dur Yenny Wahid, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Menteri BUMN Erick Thohir serta yang lainnya.

“Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres pak Ganjar, cukup tinggi, kita tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran capres cawapres yang telah diatur KPU, kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya, dan formasi capres cawapresnya,” kata Basarah.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, di internal partainya sudah muncul wacana PPP berpindah haluan atau dukungan. Itu akan dilakukan apabila Sandiaga tak terpilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika