Kamis 10 Aug 2023 18:14 WIB

Jokowi Tegaskan Pemerintah tak Akan Hentikan Hilirisasi Industri

Jokowi menilai hilirisasi industri cara menguatkan ekonomi Indonesia.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Erdy Nasrul
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di area PT Smelting, Gresik, Jawa Timur, pada hari Rabu (5/4). Para anggota DPR meninjau kemajuan ekspansi PT Smeltingsebagai salah satu realisasi komitmen PTFI dalam mendorong percepatan program hilirisasi produk tambang di Indonesia.
Foto: PTFI
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di area PT Smelting, Gresik, Jawa Timur, pada hari Rabu (5/4). Para anggota DPR meninjau kemajuan ekspansi PT Smeltingsebagai salah satu realisasi komitmen PTFI dalam mendorong percepatan program hilirisasi produk tambang di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program hilirisasi industri terhadap bahan-bahan mineral.

Setelah pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, pemerintah akan melanjutkan hal serupa untuk bahan mineral lainnya seperti tembaga dan bauksit.

Baca Juga

"Hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop kemudian masuk ke tembaga, ke copper, nanti masuk lagi ke bauksit, dan seterusnya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Jokowi menegaskan bahwa tidak ada negara maupun organisasi internasional mana pun yang bisa menghentikan keinginan Indonesia untuk melakukan hilirisasi. Ia pun meyakini bahwa hilirisasi tersebut akan mendongkrak nilai tambah di dalam negeri.

 

"Memang siapa pun, negara mana pun, organisasi internasional apa pun, saya kira enggak hisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor barang mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri," kata dia.

Jokowi mencontohkan, saat nikel diekspor dalam bentuk bijih atau bahan mentah, nilai yang diperoleh negara hanya sekitar Rp 17 triliun. Namun, setelah dilakukan hilirisasi dan industrialisasi terhadap produk nikel tersebut, nilainya melonjak menjadi Rp 510 triliun sehingga secara otomatis juga meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

"Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak, mengambil pajak dari Rp 17 triliun, sama mengambil pajak dari Rp 510 triliun gede mana? Karena dari situ dari hilirasi, kita bisa mendapatkan PPn, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung saja dari Rp 17 triliun sama yang Rp 510 triliun gede mana," jelasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement