REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik yang disampaikan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi masih menjadi polemik. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan polemik tersebut.

"Sebagai manifestasi politik cari muka. Terbaca pula gejala ada yang mencoba mengail di air keruh dengan membuatnya menjadi gaduh dan kemudian memanfaatkan kegaduhan ini," kata Kamhar, Selasa (8/8).

Kamhar mempertanyakan intelektualitas, komitmen dan pemahaman demokrasi dari pihak-pihak yang bersemangat memperkarakan Rocky Gerung. Apalagi, ia mengingatkan, Presiden Jokowi sendiri tidak ingin mempersoalkan itu.

Melalui Menkopolhukam, Mahfud MD, Jokowi sudah memberikan pernyataan tegas tidak akan memperkarakan ini.

Namun, ia melihat, ada manuver-manuver terkait ini dari berbagai pihak yang hanya sekedar mencari panggung.

Kamhar melihat, pihak-pihak ini mengidentifikasi diri sebagai orang atau kelompok pro-Jokowi. Justru, ia merasa, dalam konteks ini, perlu cawe-cawe Presiden Jokowi untuk menertibkan orang-orang tersebut. 

Bukan sebaliknya, malah memberi panggung pembegal demokrasi seperti KSP Moeldoko untuk semakin memperkeruh situasi. Kamhar menilai, bagi yang paham demokrasi dan mengikuti perjalanan reformasi tentu terima kasih.

Sebab, masih ada intelektual kritis seperti Rocky Gerung yang berani bersuara lantang, mengkritik dan koreksi penguasa yang surplus kekuatan. Sebab, kritik yang berfungsi menjaga keawasan dan kewarasan publik. "Untuk melakukan kontrol demokrasi terhadap kekuasaan yang bersifat ambivalen," ujar Kamhar.

Ia berpendapat, upaya-upaya pembungkaman dan pengkondisian cuma akan mempercepat matinya demokrasi yang tentu tidak kita inginkan. Apalagi, sampai terjadi kriminalisasi terhadap orang-orang seperti Rocky Gerung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika