REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi adanya usulan dari anggota PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Aliyudin untuk mengevaluasi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, buntut pernyataannya bahwa pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) salah sejak lahir. Menurut Heru, hal itu adalah sebuah masukan.
"Ya, namanya koreksi, masukan," kata Heru kepada wartawan usai rapat paripurna pengesahan RAPBD 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/8/2023).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya tindak lanjut yang bakal dilakukan secara internal, Heru menanggapi dengan santai. "Hal biasa lah," ujar dia.
Sebelumnya diketahui, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Suhud Aliyudin meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencopot Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Hal itu buntut dari pernyataan Joko bahwa pembangunan JIS dan TIM yang menjadi tugas PT Jakarta Propertindo (Jakpro) disebut 'salah sejak lahir'.
"Saya ingin mempertanyakan pernyataan saudara Sekda muncul di media ramai yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome itu sudah salah sejak lahir. Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan atau saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat," kata Suhud saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/8/2023).
Pernyataan Sekda DKI Joko dinilai kontradiksi dengan pembangunan di Jakarta yang sudah melalui proses yang panjang. Juga dilakukan bersama seluruh stakeholder yang terkait, mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
"Dan setelah pelaksanaan pun itu kan diaudit dan hasilnya sudah sama-sama kita ketahui kinerja Pemprov DKI Jakarta sangat baik, WTP (wajar tanpa pengecualian)," tutur dia.
Suhud mengaku, terlepas dari berbagai perdebatan teknis yang ada, dirinya sebagai perwakilan warga yang memilihnya meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi hal itu secara serius. Karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi sama-sama ingin melanjutkan pembangunan di Jakarta.
"Jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita. Untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta Pak Pj Gubernur untuk mengevaluasi Pak Sekda, dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten," tegas dia.
Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengeluarkan penyataan yang kontroversial. Dia menyebut bahwa sejak awal pengelolaan JIS dan TIM sudah salah.
“Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian dan Velodrome memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir,” kata Joko saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023) malam WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
