REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya melakukan evaluasi penataan transportasi terpadu di Bandung Raya atau Kawasan Cekungan Bandung, Jawa Barat. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
"Jadi kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung atau Bandung Metropolitan dan kami diberikan waktu 1 bulan untuk melaksanakan," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menhub menjelaskan, pemerintah menyiapkan setidaknya tiga moda transportasi terpadu untuk mengatasi kemacetan di kawasan Cekungan Bandung, salah satunya moda transportasi kereta api. Saat ini, kereta api jalur Timur-Barat sudah tersedia dan memerlukan beberapa perbaikan.
"Usulan Pak Gubernur menjadi tiga lantai, tiga fungsi, kereta api, pedestrian dan LRT (lintas rel terpadu). Kita menggunakan tanah sendiri, jadi sangat mudah," kata Menhub.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun proyek transportasi masal berupa Bus Rapid Transit (BRT) dan juga kereta gantung. Menhub menyebut bahwa proyek BRT ditargetkan selesai pada 2027 mendatang, sedangkan proyek kereta gantung akan dimulai secara bertahap.
"Pak Presiden setuju untuk menelaah lebih jauh terkait dengan Cekungan Bandung, jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu juga kemampuan fiskal kita," kata Menhub.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi respon positif dari pemerintah pusat terkait rencana pembangunan transportasi masal di Cekungan Bandung. Ridwan berharap evaluasi akan berjalan baik sehingga solusi pembangunan transportasi masal di Cekungan Bandung dapat segera direalisasikan.
"Insya Allah 1-2 dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kembali kepada Pak Presiden di mana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa kepresidenan Pak Jokowi ada 1-2 infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," ujar Ridwan.
Ridwan Kamil juga menyebut, anggaran daerah tidak dapat membiayai proyek-proyek transportasi masal. Apalagi untuk Cekungan Bandung ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp 100 triliun.
"Jadi per hari ini hanya 13 persen warga Cekungan Bandung yang naik public transport. Nah dinaikkan ke 50 persen, cost-nya tidak murah tapi harus dilakukan karena semakin ditunda nanti harganya hanya akan bertambah mahal," ungkap Ridwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika