Rabu 26 Jul 2023 17:06 WIB

Unkris dan UNIBA Bakal Gelar Riset Bersama Terkait Pembangunan IKN

Hasil riset diharapkan menjadi masukan berharga bagi pemangku kepentingan di IKN.

 Rektor Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Dr Ir Ayub Muktiono (kanan) dan Rektor Universitas Balikpapan (UNIBA) Dr Ir Isradi Zainal berencana melakukan riset bersama terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Foto: unkris.
Rektor Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Dr Ir Ayub Muktiono (kanan) dan Rektor Universitas Balikpapan (UNIBA) Dr Ir Isradi Zainal berencana melakukan riset bersama terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Universitas Krisnadwipayana (Unkris) berkolaborasi dengan Universitas Balikpapan (UNIBA) berencana melakukan riset bersama terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Riset itu dilakukan untuk mengukur pemahaman, peran, dan kesempatan dari masyarakat setempat terkait pembangunan IKN.

Sebagai langkah awal, kedua perguruan tinggi tersebut bersama Wellbeing Institute menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama Riset Publik pada Selasa (25/7/2023).

Selain Rektor Unkris Dr Ir Ayub Muktiono, tim Unkris yang hadir dalam FGD pertama tersebut adalah Ketua LPKK sekaligus Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Unkris Dr Susetya Herawati dan Kepala Lembaga Penelitian Unkris Dr R Sihadi Darmowihardjo. Hadir pula Rektor UNIBA Dr Ir Isradi Zainal, Kepala LPPM UNIBA Dr Prihandoyo, dan Direktur Wellbeing Institute Dr Jadi Suriadi.

"Riset publik dilakukan dalam rangka untuk mengimbangi pembangunan fisik IKN yang dilakukan secara massif 24 jam setiap hari sejak proyek IKN mulai dikerjakan. Riset ini fokus untuk mengukur pemahaman, peran, kesempatan dari masyarakat setempat terkait pembangunan IKN. Jadi faktor sosial kemasyarakatan yang menjadi fokus dari riset publik,” ujar Rektor Unkris Dr Ir Ayub Muktiono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/7/2023).

Riset, lanjut Dr Ayub, juga sekaligus melihat respons masyarakat, mengevaluasi tingkat penerimaan masyarakat, mengetahui kekuatan/aspek positif masyarakat, memahami aspirasi masyarakat, dan melihat keterlibatan masyarakat setempat terhadap keberadaan IKN. "Data-data empiris penelitian digali langsung dari masyarakat setempat. Hasil dari riset diharapkan akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi pemangku kepentingan di IKN," jelasnya.

Rektor Unkris yang langsung memimpin tim riset dari Unkris lebih lanjut mengatakan, riset publik ini menggunakan metode wellbeing. “Metode wellbeing dinilai yang paling sesuai untuk riset-riset yang berkaitan dengan kemaslahatan publik,” tegasnya.

Sementara, Rektor UNIBA Dr Isradi menyampaikan bahwa riset bersama ini dilakukan untuk melengkapi sebagaimana visi UNIBA sebagai pusat data terkait IKN. “Kolaborasi dengan Unkris dan Wellbeing Institute ini sangat bagus,” katanya.

Adapun Direktur Wellbeing Institute Dr Jadi Suriadi menyatakan, riset-riset untuk menilai dan mengukur persepsi, partisipasi dan akseptabilitas yang langsung ke masyarakat ke depan akan menjadi sangat diperlukan oleh banyak pihak terutama pemangku kepentingan. “Wellbeing Institute sebagai penggagas metode wellbeing pengukuran keterlibatan masyarakat, index people engangement, sangat perlu dilakukan,” jelasnya.

Dr Jadi Suriadi sangat mengapresiasi rencana riset publik yang dilakukan oleh Unkris bersama UNIBA. “Semoga hasilnya nanti menjadi masukan yang sangat berharga bagi para pemangku kepentingan,” kata berharap.

Sebagai penutup dan kesimpulan hasil FGD disepakati akan segera ditindaklanjuti dengan FGD-FGD berikutnya untuk menentukan penilaian peringkat variable/dimensi yang akan menjadi dasar dalam substansi riset. Riset tersebut akan menjadi awal yang baik untuk memberikan peran kepada masyarakat setempat dalam mendukung pembangunan dan keberadaan IKN.

Adapun yang akan menjadi responden adalah masyarakat setempat yang tinggal di lima wilayah kabupaten/kota sekitar IKN, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan.

FGD kemudian ditutup dengan menindaklanjuti untuk masalah perizinan dan pendalaman. Sedangkan untuk pembiayaan riset bersama, diharapkan ada lembaga yang bersedia berpartisipasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement