REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan yang menambahkan kriteria 0 atau nol untuk cawapresnya. Kriteria '0' ini berarti sosok berani yang tidak memiliki beban masa lalu atau tidak bermasalah.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya mendukung dan menyerahkan keputusan terkait cawapres kepada Anies Baswedan.
"Iya, karena apa yang disampaikan Mas Anies ini sejalan dan selaras dengan apa yang menjadi ide, gagasam dan pemikiran kami mengenai seperti apa sosok pendamping dari Mas Anies Baswedan," ujar Herzaky dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
Herzaky mengatakan, keputusan menyerahkan cawapres kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena nantinya Anies dan cawapresnya menjadi dwi tunggal yang berarti dua menjadi satu. Sehingga, keduanya harus saling mengisi dan mendukung satu sama lain. "Jangan kemudian menjadi beban bagi yang lain. Karena ternyata tidak bebas dari masalah," ujarnya.
Herzaky melanjutkan, Demokrat juga berharap bagaimana pun sosok pilihan Anies nantinya, maka harus sosok pemimpin kuat, independen dan mandiri. Hal ini dibutuhkan dalam menghadapi berbagai gangguan yang mungkin terjadi dalam menghadapi mesin-mesin yang ingin melanggengkan kekuasaan.
"Perjuangan ini tentu merupakan perjuangan panjang dan kita membutuhkan sosok bacawapres yang menjadi tulang punggung perubahan yang bisa bahu membahu dengan Mas Anies Baswedan memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan menambah kriteria atau syarat bagi sang calon. Kriteria tambahan itu "0", yakni berani dan tidak bermasalah bagi cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Namun demikian, Kriteria yang disebut "0" itu di luar lima poin yang sudah disepakati oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam piagam deklarasi.
Lima kriteria yang disepakati Koalisi Perubahan, pertama adalah sosok yang secara elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah. Kedua, figur itu diharapkan bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Kriteria ketiga, figur itu bisa menjaga keseimbangan Koalisi Perubahan. Keempat, sosok tersebut harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Terakhir adalah mampu bekerja sama sebagai dwi tunggal, baik saat menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hingga ketika terpilih sebagai pemimpin periode selanjutnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali pun mengkritik kriteria baru tersebut.
"Saya merasa aneh saja ya kan, jadi pertama kali tiga kriteria, tambah dua kriteria, empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan. Kalau itu daripada nanti jadi bahan dengeran orang, ya umumkan saya kalau kau sudah memilih orang gitu loh," ujar Ali kepada wartawan, dikutip Senin (24/7/2023).
Menurut Ali, Anies yang tiba-tiba mengumumkan kriteria tambahan tersebut, hanya akan jadi ajang saling mencocokkan terhadap sosok tertentu. Padahal, nama tersebut diklaim sudah dikantongi oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Apalagi ada kriteria tak bermasalah hukum, yang dapat menimbulkan berbagai persepsi. Tentu publik akan bertanya, mengapa Anies tiba-tiba menyodorkan kriteria tersebut di tengah isu akan adanya penjegalan terhadapnya.
"Daripada dia mencocok-cocokkan orang yang dia mau, kan susah nanti kita. Minim hukum, ya orang akan balik, 'Lah emang kamu sedang bermasalah hukum orangnya?' iya kan," ujar Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
