REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Dessy Suciati Saputri, Fergi Nadira
Dua menteri dari Partai Nasdem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar tidak ikut diganti oleh Presiden Joko Widodo dalam perombakan (reshuffle) kabinet Indonesia Maju yang diumumkan pada Senin (18/7/2023). Posisi keduanya masih aman, meski muncul anggapan saat ini Nasdem bisa dibilang sudah tidak dianggap di koalisi pendukung pemerintah.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, Jokowi perlu menunggu momentum untuk melakukan pergantian kepada Menteri Nasdem maupun posisi lainnya yang sudah tidak diinginkan. Hal ini berkaitan dengan pernilaian publik.
"Meskipun reshuffle itu hak prerogatif Jokowi, kapan pun dia mau reshuffle bisa tetapi juga soal momentum. Reshuffle itu biasanya menunggu momentum ada satu masalah di kementerian atau tersangka atau tidak bisa kerja dan sebagainya," ujar Ujang dalam keterangannya, Selasa (18/7/2023).
Menurutnya, Jokowi masih rasional mempertahankan dua Menteri Nasdem karena keduanya tidak bermasalah. Menurutnya, citra Jokowi di publik akan tercoreng jika mengganti dua menteri tersebut tanpa alasan.
"Oleh karena itu, Jokowi sangat paham itu maka tidak me-reshuffle dua menteri yang tidak terkena kasus dari Nasdem tetapi yang terkena kasus saja," ujarnya.
Ujang melanjutkan, kecuali jika ada masalah yang berkaitan dengan menteri Nasdem tersebut. Meskipun saat ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga dikaitkan dengan dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan), akan tetapi hingga saat ini Syahrul Yasin masih berstatus saksi.
Namun sebaiknya, Ujang meminta untuk mengedepankan asas praduga tidak bermasalah terhadap Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008 hingga 2018 tersebut.
"Momentum itu bisa juga me-reshuffle yang lainnya juga. Kita tidak tahu, kan harus ada jalannya. Jalannya itu biasanya ada menteri yang kena kasus pidana tapi kan kita tidak tahu, apakah bersalah atau tidak, tersangka atau tidak kita harus kedepankan asas praduga tidak bersalah. Jadi saya melihat soal reshuflle itu kapan pun bisa dilakukan," ujarnya.
Untuk itu, persoalan perombakan kabinet menjadi sepenuhnya kewenangan Jokowi.
"Itu bisa dilakukan karena hak istimewa yang dimiliki Jokowi untuk mereshuflle yang diinginkannya. Ya keliatannya soal menunggu waktu saja untuk reshuffle berikutnya, dan yang tahu hanya Jokowi," ujarnya.
Namun demikian, Ujang melihat hubungan Nasdem dan Jokowi sudah berakhir. Dia juga meragukan Nasdem akan tetap mengawal di pemerintahan Jokowi hingga 2024. Hal ini dalam konteks Nasdem yang telah mengusung Anies sehingga beda dukungan, pandangan, dan kepentingan dengan Jokowi.
"Sehingga saat ini hubungan Nasdem dgn Jokowi panas-panas adem, naik turun dan saling ya ibaratnya saling mengintip kesalahan masing-masing ya untuk di-publish masing-masing" ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
