REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bidang Pengembangan Jasa Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Jawa Barat (Jabar) Dr Nur Hazanah, SSTP, MTrIP meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta ke-224 dengan predikat 'Sangat Memuaskan'. Ini dipastikan setelah ia mempertahankan disertasinya di hadapan promotor dan penguji selama tiga jam di ruang sidang program pascasarjana Doktoral IPDN, di lantai 1 gedung pascasarjana IPDN Jakarta, akhir pekan kemarin.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Dr Deti Mulyati, SH, MH, CN mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Dr Drs Hadi Prabowo, MM memutuskan hasil sidang promosi Doktor Dr. Nur Hazanah, SSTP, MTrIP. Adapun judul disertasi adalah Jejaring Kebijakan Pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
Disertasi ini secara konseptual membahas tentang jejaring kebijakan sebagaimana diteorikan oleh Van Waarden (1992) yang mencakup tujuh dimensi. Dimensi-dimensi itu adalah Aktor (Actors), Fungsi (Function), Struktur (Structure), Institusionalisasi (Institutionalization), Aturan Bertindak (Rules of Conduct), Hubungan Kekuasaan (Power Relations), dan Strategi Aktor (Actor Strategies). Kasus yang dipilih adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini memiliki kontribusi teoritik untuk lebih melengkapi teori Van Waarden dengan memberi penjelasan lebih pada dimensi aktor yang menggabungkan konsep pentahelix dan adanya pendekatan value serta culture pada masing-masing aktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan jejaring kebijakan.
"Dalam pelaksanaannya, penelitian ini diawali dengan penggambaran secara rinci mengenai pelaksanaan jejaring kebijakan pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung pada masing-masing dimensi jejaring kebijakan menurut Van Waarden dengan memperhatikan bahwa aktor dalam jejaring kebijakan," kata dia, seperti dilansir pada Senin (17/7/2023).
Ia mengatakan, semua itu mencakup lima jenis aktor yaitu pemerintah, swasta atau dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas yang masing-masing juga memiliki value dan culture atau budaya yang berbeda. Ia mengatakan, diteliti juga peran masing-masing aktor dalam pelaksanaan jejaring kebijakan tersebut. Dari pengamatan dan analisis terkait peran masing-masing aktor pada pelaksanaan jejaring kebijakan ini, kata dia, dapat diperoleh berbagai aspek yang dinilai mempengaruhi performa baik pada masing-masing dimensi jejaring kebijakan.
Dari analisis kedua pengamatan tersebut, kemudian dihasilkan model konseptual yang melengkapi teori Van Waarden mengenai jejaring kebijakan, khususnya jika diterapkan pada penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian terdahulu, baik dari segi kasus yang diambil, variabel penelitian, teori yang digunakan, serta pemilihan informannya. Desain penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan datan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi," ujar dia.
Desain ini untuk memperoleh pemaknaan pada nilai-nilai yang diterapkan (meaningful). Deskripsi untuk menggambarkan fakta tentang aktivitas sejumlah aktor melalui jejaring kebijakan. Sedangkan teori dalam penelitian ini sebagai pisau iris adalah policy network dan pentahelix. Sistematika penyusunan disertasi ini telah mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekolah Pascasarjana IPDN.
"Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang besar pada khasanah teori terutama dalam pengembangan teori jejaring kebijakan yang sangat terkait dengan ilmu pemerintahan maupun secara empirik pada penyelesaian persoalan-persoalan pemerintahan terutama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem," kata Wakil Rektor Bidang Kerjasama Deti Mulyati.
Deti mengatakan, dalam khasanah teoretik, ini melengkapi penjelasan teori jejaring kebijakan sekaligus membangun modelnya yang secara spesifik pada penanggulangan kemiskinan yang kemungkinan dapat direplikasi pada kasus lain. Utamanya, pada kasus yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Secara empirik juga memberikan jalan untuk solusi bagi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang memiliki kemungkinan lebih berhasil.
"Namun karena masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini, sangat disarankan untuk dapat dilanjutkan atau dikembangkan oleh peneliti lain terutama yang terkait dengan isu pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia," ujar Deti.
Adapun tim Promotor Diseratasi tersebut terdiri atas Prof Dr Tjahya Supriatna, SU, Dr Ir Eko Budi Santoso, MT, Dr Ika Sartika MT. Kemudian tim penguji Dr Hadi Prabowo, MM (Rektor IPDN), Prof Dr M Ilham, MSi, Prof Dr Mansyur Achmad, MSi, Prof Dr Dahyar Daraba, MSi, Prof Dr Didin Hafifudin, SIP, MSi, dan Dr Muhadam Labolo, MSi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika