REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengurus 39 BUMN dengan ribuan hingga puluhan ribu karyawan di dalamnya tidaklah mudah. Sekelas menteri saja belum tentu cukup untuk mengatasi persoalan di dalamnya. Butuh kewenangan yang lebih tinggi untuk dapat melakukan itu, termasuk berinovasi dalam pengelolaannya.
Begitulah yang dirasakan Erick Thohir ketika dia membagikan pengalamannya mengelola perusahaan plat merah dalam acara Young On Top National Conference (YOTNC) 2023, Sabtu (15/07).
Sejak mengemban amanah sebagai orang nomor satu di Kementerian BUMN salah satu tugas utama yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya adalah memberantas korupsi di dalamnya. Menjadikan BUMN berjalan secara transparan dan akuntabel, tumbuh secara profesional, menyerap tenaga kerja, dan menguatkan ekonomi nasional.
Erick Thohir mengatakan Presiden Jokowi merasa perusahaan-perusahaan BUMN banyak mengalami kerugian dan menjadi beban negara karena maraknya kasus korupsi yang terjadi.
"Dalam perjalanannya memang terus Pak Jokowi meminta saya untuk masuk kabinet, khususnya membenahi BUMN yang beliau merasa sangat korup," ujar Erick Thohir dalam
Terkait tugas itu, Erick Thohir meminta jaminan kepada Jokowi bahwa upaya 'bersih-bersih BUMN' yang akan dilakukannya memang mendapatkan dukungan. Karena untuk menjalankan tugas tersebut pasti akan menemukan resistensi yang sangat kuat dari berbagai pihak khususnya para oknum yang sudah lama ‘bermain’ di dalam perusahaan BUMN.
"Jadi saya bilang, 'Pak tapi saya di-support enggak?' Karena kalau kita melakukan suatu pembersihan-pembersihan tanpa dukungan orang nomor 1 di Indonesia, impossible. Di situ beliau (Jokowi) punya komitmen," kata Erick Thohir.
Permintaannya untuk mendapat dukungan pun disambut Jokowi. Erick Thohir mendapat sejumlah akses dan dukungan untuk tranformasi BUMN.
Fasilitas ini diantaranya adalah mendapatkan dua wakil menteri di Kementerian BUMN. Terdiri dari Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.
"Enggak ada menteri lain yang wamen-nya dua," imbuh dia.
Selain itu, Erick Thohir mengatakan Presiden Jokowi selalu merespons cepat ketika adanya temuan indikasi korupsi, yang kemudian segera ditindaklanjuti bersama dengan Kejaksaan Agung. Terbukti, sejauh ini, Ketum PSSI tersebut bersama Kejaksaan Agung sudah berkali – kali memberantas korupsi yang terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN.
Kasus-kasus ini di antaranya adalah Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, Waskita Beton Precast dan Pelindo.
"Ketika saya juga waktu itu menyampaikan, 'Pak ini ada indikasi korupsi', Jaksa Agung langsung nyari saya. Itulah yang saya rasa, value yang Bapak Presiden berikan kepada saya. Nah ini yang saya rasa saya berusaha yang terbaik dan mudah-mudahan terus baik dan menjadi inspirasi untuk selanjutnya," kata Erick Thohir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
