REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo meminta Ketua Dewan Etik memproses dugaan pelanggaran kader yang mewacanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Firman mengatakan, ada dugaan kader senior tersebut tidak menjalankan dan mengamankan keputusan tertinggi Munas 2019.
Firman menegaskan munaslub yang diwacanakan sekelompok orang merupakan gagasan menyesatkan untuk seluruh kader partai berlambang pohon beringin. "Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,” tutur Firman dalam keterangan, Sabtu (15/7/2023).
Firman mengatakan ada konsekuensi atas pelanggaran kader akibat tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai. Misalnya, kata dia, ada preseden yang menimpa kader Golkar pada Pemilu 2004 lalu.
“Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main. Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu,” tegas Firman.
Firman yang juga Wakil Ketua Soksi ini mengatakan, Munas 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan Munas 2019 itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Menurut Firman, seluruh kader Golkar seharusnya mengawal dan mengamankan keputusan itu. Yakni, berpegang teguh pada keputusan bahwa Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar.
Firman mengaku heran jika ada pihak yang mengeklaim sebagai kader senior Golkar tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi. Anggota DPR Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jateng III ini menilai, pernyataan dari salah satu kader senior tersebut justru memunculkan kegaduhan di internal partai.
Firman menegaskan, pernyataan itu ditentang seluruh pimpinan daerai Partai Golkar di seluruh Indonesia karena sangat provokatif dan berpotensi merusak soliditas partai menjelang Pemilu 2024.
“Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka ‘menari di atas genderang orang lain’, padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam,” tegas Firman.
Waketum Golkar ini menambahkan, DPP Golkar masih berpegang teguh pada kesimpulan yang disampaikan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Pleno tidak merekomendasikan desakan munaslub.
Firman justru mencurigai ada ‘penumpang gelap’ dalam kemunculan gagasan munaslub oleh pihak yang mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar.
“Bagi yang kebelet ingin jadi Ketum Partai Golkar bersabar untuk mengikuti mekanisme partai yang sudah ada dan ini harus kita tegakkan dan kita hormati,” tegas Firman Soebagyo.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menilai bahwa munaslub untuk menggeser Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar sangat mungkin terjadi. Jika Munaslub terjadi, ia menilai ada satu sosok yang paling tepat mengisi posisi tersebut, yakni Luhut Binsar Panjaitan.
"Siapa yang selevel dengan Pak Airlangga, ya Opung, Luhut Binsar Panjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat," ujar Ridwan dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika