REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjawab pertanyaan soal kemungkinan dirinya yang tak dipilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Anies Rasyid Baswedan. Ia sendiri balik bertanya, apakah ada yang pergi jika dirinya dipilih jadi pendamping Anies.
"Jadi selama ini pertanyaannya menurut saya separuh benar atau separuh lengkap, 'Kalau AHY tidak jadi cawapres gimana Demokrat?' Dibalik kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres apakah ada yang ingin pergi? Itu baru fair," ujar AHY dalam acara temu media di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam.
Ia menegaskan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah meneken piagam deklarasi. Piagam tersebut ditandatangani olehnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) AHmad Syaikhu.
Dalam piagam tersebut termaktub, kewenangan penuh kepada Anies untuk memilih pendampingnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Di dalamnya juga berisikan tiga kriteria yang menjadi pertimbangan Koalisi Perubahan.
"Kapan (cawapres Anies diumumkan)? I wish saya bisa menjawab itu dengan lebih pasti lagi, tapi tidak semua dalam kontrol kami. Kami memiliki sebuah mekanisme, saling menghormati antarpartai," ujar AHY.
Menurutnya, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies merupakan kuda hitam dalam Pilpres 2024. Karena dua dari tiga partai politik di dalamnya bukan merupakan bagian dari pemerintahan saat ini.
"Saya juga memahami politik adalah politik dengan intrik dan dinamikanya, setiap orang, setiap entitas punya kepentingan dan agendanya. Kami sangat menyadari itu, tapi saya juga punya optimisme sampai dengan hari ini bahwa Koalisi Perubahan akan tetap solid," ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Diketahui, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sepakat dengan tiga kriteria cawapres yang disampaikan Anies. Pertama, sosok pendampingnya harus dapat membantu pemenangan pada Pilpres 2024.
"Jadi (calon) wakil presiden itu adalah orang yang bisa membantu pemenangan atau perolehan suara," ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali.
Kedua adalah sosok cawapres tersebut harus mampu menjaga keseimbangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Terakhir, sosok tersebut harus bisa membantu Anies dalam menjalankan visi dan misinya jika terpilih sebagai presiden periode 2024-2029.
"Hari ini tidak ada satu orang pun yang berhak mewakili Anies untuk mengatakan tentang kapan, di mana, siapa, calon wakil presiden, kapan diumumkan wakil presiden, selain Anies Rasyid Baswedan," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
