Jumat 14 Jul 2023 20:02 WIB

Pengamat: Prabowo dan Ganjar Belum Tunjukan Titik Pembeda di Poros Keberlanjutan

Restu Presiden Jokowi cukup menentukan pembentukan formasi masing-masing.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Agus raharjo
Presiden Joko Widodo meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3).Dalam kesempatan ini, Jokowi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak berswafoto bersama. Hadir juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekre
Presiden Joko Widodo meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3).Dalam kesempatan ini, Jokowi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak berswafoto bersama. Hadir juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peta koalisi menuju 2024 masih membagi dua poros, yakni keberlanjutan dan perubahan. Pengamat politik, Ahmad Khoirul Umam menilai poros keberlanjutan masih menunjukkan dua nama yang belum memerlihatkan titik pembeda, antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Menurut Khoirul, poros yang mengusung Prabowo dan poros yang mengusung Ganjar sama-sama usung keberlanjutan Presiden Jokowi. Jadi, tegas dia, memang tidak ada titik pembeda dua poros ini.

Baca Juga

"Masih belum jelas juga apa titik perbedaan antara poros pengusung Ganjar dan poros pengusung Prabowo," kata Khoirul, Jumat (14/7/2023).

Saat ini, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo memang masih menjabat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Ganjar masih menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Ia mengingatkan, capres-cawapres dan koalisi yang mampu membawa gagasan dan penilaian kebijakan yang kuat, lebih mudah diterima nalar dan akal sehat, berpeluang memenangkan rakyat. Khoirul menegaskan, sejarah pilpres telah membuktikan hal itu.

Menurut Khoirul, sudah ada kisi-kisi untuk memenangkan hati, pikiran, dan suara rakyat sebagai legitimasi untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Artinya, besar atau kecil ukuran koalisi tidak menjamin pula kemenangan.

"Sebaliknya, koalisi yang tidak diikuti visi dan misi yang jelas, serta lebih didasarkan pada kalkulasi kepentingan pragmatis cenderung rapuh," ujar Khoirul.

Meski begitu, di sisi lain sebagian masyarakat yakini soliditas koalisi keberlanjutan dan koalisi perubahan dipengaruhi relasi kuasa. Menurutnya, restu Presiden Jokowi cukup menentukan pembentukan formasi masing-masing.

Ini pula yang sempat memunculkan kontroversi cawe-cawe Presiden Jokowi dalam mengorkestrasi koalisi menuju kontestasi 2024. Sekalipun, Jokowi mengklarifikasi cawe-cawe yang dimaksud bukan intervensi kekuasaan.

"Namun, dukungan Jokowi masih dianggap sebagai variabel yang perlu dihitung dalam konstelasi politik ke depan," kata Khoirul.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement