REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah perjuangan lulusan SMA untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN), anak-anak dari keluarga mampu leluasa mencoba jalur Mandiri di banyak kampus karena tidak ada kendala mengenai biaya kuliah. Sebaliknya dengan anak dari keluarga kurang mampu.
Pengamat dunia pendidikan, Muhammad Amin, kekuatan dana membuat anak-anak yang sudah diterima di PTN melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) masih ingin mencoba kampus dan jurusan yang lebih bagus lagi. Hal ini memang diperbolehkan menurut peraturannya.
Hanya saja, itu bisa berakibat banyak kursi kosong di jalur SNBT. Padahal, kursi tersebut sejatinya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak yang kurang mampu.
"Ya jelas tidak adil bagi yang tak mampu karena kekuatan dana mereka untuk ikut jalur Mandiri, bayar formulirnya saja sudah cukup mahal," ujar Amin kepada Republika.co.id, Rabu (12/7/2023).
Biaya formulir jalur Mandiri berbeda di tiap kampus. Biayanya sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu.
Menurut Amin, sistem penerimaan mahasiswa baru yang bagus sudah ada, namun hanya di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Anak yang sudah diterima SNBP, maka akunnya akan terkunci seumur hidupnya. Mereka tidak akan bisa ikut SNBT.
"Pengalaman saya di lapangan, banyak anak-anak yang mampu ambil SNBT dengan jalur yang aman. Pilihan ke-2 yang peminat sedikit sehingga punya pegangan dulu di SNBT lalu di Mandiri baru kejar jurusan yang top. Nanti kalau mandiri diterima maka lepas SNBTnya," ungkap Amin.
Amin mengatakan kebijakan PTN masih belum jelas dan keras terhadap yang sudah diterima SNBT. Seharusnya, akunnya ikut dikunci seperti halnya SNBP.
Di sisi lain, Amin mengungkapkan di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) berbeda. Walaupun masuk dari jalur Mandiri, namun tetap ada porsi bagi yang tidak mampu.
"Jadi tidak semuanya jalur Mandiri itu mahal, tergantung dari jenis jalur masuknya dan PTN-nya," ujarnya.
Amin memaparkan kebijakan tiap PTN berbeda-beda. Agar tidak terlalu menonjol menyangkut anak orang kaya, maka beberapa strategi dibuat oleh PTN, seperti subsidi silang dan lainnya. Namun, selama ini tidak ada kejelasan di semua PTN hingga agak sulit pelaksanaannya.
"Kebijakan dari Mas Menteri pada September 2022 menyatakan jalur Mandiri akan sangat diawasi, namun pelaksanaan di lapangan belumlah semanis yang diberitakan," ujarnya.
Menurut Amin, ada benarnya bahwa yang tak mampu harusnya tahu diri memilih jalur masuk. Lalu, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP Kuliah) seharusnya bisa lebih dimaksimalkan oleh mereka yang tidak mampu.
"Cuma kadang yang tidak mampu ini kurang fokus, kurang serius tentang KIP-K sehingga info-info terlambat respons. Maunya disuapi, dimanjakan, kurang berusaha proaktif," kata Amin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
