REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan penelusuran atas adanya dugaan kebocoran data pribadi 34.900.867 juta penduduk Indonesia yang dikaitkan dengan data paspor pada Rabu (5/7/2023). 

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A Pangerapan menyatakan hingga Rabu malam ini, pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja. Ia belum dapat menyimpulkan telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga. 

"Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar," kata Semuel dalam keterangannya pada Rabu (5/7/2023). 

Semuel menegaskan, penelusuran dan penyelidikan masih akan terus dilakukan secara mendalam. Ia menjamin perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan kemudian kepada publik.

Semuel menyebut Kemenkominfo juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

"Kementerian Kominfo akan terus melanjutkan penelusuran dan akan merilis hasil temuan setelah mendapatkan informasi yang lebih detail," ujar Semuel. 

Atas kejadian itu, Semuel hanya melontarkan pernyataan normatif soal penguatan perlindungan data pribadi. "Kementerian Kominfo meminta agar seluruh penyedia platform digital dan pengelola data pribadi, makin meningkatkan keamanan data pribadi pengguna sesuai ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku serta memastikan keamanan sistem elektronik yang dioperasikan," ujar Semuel. 

Diketahui, sebanyak 34 juta data paspor Indonesia diduga dibocorkan untuk diperjualbelikan. Kabar ini diungkap oleh praktisi keamanan siber Teguh Aprianto lewat cuitan di akun Twitternya.

Data informasi yang diduga bocor yaitu nomor paspor, tanggal berlaku paspor, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Data itu disebutkan dijual di angka 10 ribu dollar AS atau setara Rp 150 juta. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika