REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbaikan Jakarta International Stadium (JIS) menjadi polemik, karena menggiring narasi politisasi atas berbagai kekurangan fasilitas di dalamnya. Hal itu menyusul rencana pemerintah pusat menjadikan JIS sebagai opsi venue Piala Dunia U-17.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail menilai, saat ini, sebaiknya yang dilakukan adalah fokus pada kekurangan yang perlu perbaikan, bukan soal politisasi yang mencuat.

"Saya melihat secara umum lebih banyak mengangkat kekurangan dari JIS, dibandingkan upaya untuk menyempurnakannya," kata Ismail di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).

Menurut Ismail, tidak tepat jika yang disorot soal JIS adalah berbagai kekurangan dengan menyudutkan eks gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, sebagai sosok yang meresmikan stadion tersebut pada Juli 2022. Pasalnya, JIS memiliki latar belakang kolaborasi beberapa gubernur hingg akhirnya terwujud stadion megah berkapasitas 82 ribu penonton itu.

Ismail menyebut, Joko Widodo (Jokowi) berperan melakukan proses penetapan tempat dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ikut berperan mengeksekusi lahan. Sehingga, fase selanjutnya diteruskan Anies dalam realisasi pembangunan hingga JIS terwujud. "Tapi ya kita tidak bisa menyalahkan ketika ada sebagian masyarakat justru menilai ini adalah politisasi," tutur Ismail.

Dia menuturkan, perbaikan JIS pada akhirnya mendapatkan atensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat karena berkaitan dengan agenda internasional, seperti Piala Dunia U-17. Sehingga, penggunaan JIS tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, karena level hajatan U-17 merupakan level provinsi melainkan pusat.

"Kalau menurut saya lebih pada belajar dari estafeta antar pemimpin Jakarta sebelumnya, itu yang saya apresiasi, dan seharusnya ini pula yang dibuktikan oleh siapa pun pemimpin Jakarta atau yang bertanggung jawab terhadap Jakarta saat ini. Ini kan kita juga melihat sudah terlalu banyak intervensi, tidak murni ini diberikan kewenangan penuh kepada misalkan Pj gubernur," ujar Ismail.

Ikuti Whatsapp Channel Republika