Rabu 05 Jul 2023 14:45 WIB

Soal Penyelamatan Pilot Susi Air, Mahfud: Harus Selamat, Asing tak Boleh Ikut Campur

Pemerintah siap memenuhi permintaan kelompok kriminal bersenjata (KKB)

Rep: Flori Sidebang/ Red: Teguh Firmansyah
Mahfud MD
Foto: Republika/Prayogi
Mahfud MD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, saat ini upaya penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens masih terus berproses. Dia menegaskan, pilot yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu harus selamat.

 

Baca Juga

"Ya itu semua masih dalam proses. Yang penting satu, pilot itu harus selamat. yang kedua TNI dan Polri bertindak profesional," kata Mahfud kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).

 

Selain itu, dia menekankan, pihak asing tak boleh ikut campur dalam proses penyelamatan Phillip. "Yang ketiga tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini. Itu prinsipnya. Sekarang terus berproses," tegas Mahfud.

 

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pemerintah siap memenuhi permintaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) demi bisa membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang menjadi sandera sejak 7 Februari 2023. Yudo menegaskan, TNI dalam menggelar operasi tetap mengutamakan keselamatan nyawa pilot asal Selandia Baru tersebut.

 

Yudo merespons adanya informasi jika KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta uang tebusan sebesar Rp 5 miliar sebagai syarat untuk membebaskan pilot tersebut. "Ya kalau permintaannya itu ya kita penuhi demi keselamatan semuanya," ujar Yudo dalam keterangannya di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

 

Yudo juga merespon adanya kekhawatiran jika pemberian tebusan menjadi perseden buruk bagi pembebasan sandera. "Kalau kemanusiaan kan nggak ada harganya. Nggak bisa dihargai seberapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia, baik itu keselamatan pilot maupun masyarakat yang berada di sekitarnya," ucap eks KSAL itu.

 

Namun demikian, Yudo menyebut hingga saat ini belum mengetahui terkait adanya permintaan tersebut. "Saya nggak tahu tadi permintaan itu dari mana. Kami belum tahu itu, tetapi ya itu tadi untuk damai dan kemanusiaan apalagi menyangkut nyawa manusia. Artinya tidak ada apapun yang seharga itu," ujarnya.

 

Meski begitu, Yudo menekankan, saat ini, pemerintah terus melakukan negosiasi dengan KKB. Proses negosiasi sedang dilakukan oleh Penjabat Bupati Nduga Edison Nggwijangge.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement