REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menekankan, penanggulangan Tuberkulosis (TBC) membutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2 TB) yang dipimpin oleh kepala daerah, dengan surat keputusan (SK) yang sah.

"Selanjutnya, setiap daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang jelas dan terukur. RAD ini akan menjadi panduan bagi daerah untuk melaksanakan program-program penanggulangan TBC secara efektif, dengan langkah-langkah yang terintegrasi di semua level pemerintahan," kata Tito dalam Forum 8 Gubernur Penuntasan Tuberkolosis (TBC) Pada 8 Provinsi Dengan Beban Tinggi di Jakarta, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Menurut Tito, kesuksesan penanggulangan TBC bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa adanya tim dan RAD yang solid, sambung dia, upaya penanggulangan TBC di tingkat daerah akan terhambat dan kurang optimal.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo sangat mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang fokus pada penanggulangan TBC dan distribusi dokter spesialis melalui PPDS di RSUD. Menurut Windhu, penanggulangan TBC memerlukan pendekatan yang desentralisasi, yaitu pemerintah daerah diberi peran yang lebih besar dalam implementasi program.

Windhu menilai, meskipun Kementerian Kesehatan telah berupaya, masalah kesehatan sering terhenti di tingkat pemerintah daerah. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam pemberantasan TBC yang mana Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India.

TBC adalah masalah kesehatan yang sangat besar di negara kita. Dengan Mendagri yang terlibat aktif, mendorong pemda untuk turun tangan, kita bisa mulai melihat solusi yang lebih terdesentralisasi. Tanpa pengawasan langsung dari pusat, banyak pemda yang tidak terlalu bersemangat untuk menangani masalah ini. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih merata dan efektif," jelas Windhu.

Selain itu, Windhu juga mengkritik, pendekatan PPDS di RSUD yang meskipun menawarkan solusi untuk distribusi dokter spesialis, masih memiliki tantangan. Menurut dia, pendidikan berbasis magang rumah sakit cenderung menghasilkan dokter terampil tetapi mungkin kurang mendalam dalam dasar keilmuwan medis.

"Namun, meskipun ini bukan solusi sempurna, PPDS di RSUD bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dengan menambah jumlah dokter spesialis. Ini juga memungkinkan RSUD untuk naik tipe, meningkatkan kualitas rumah sakit dan pelayanan di daerah," ucap Windhu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika