REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Wahyu Suryana, Fauziah Mursid

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait kekhawatiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya abuse of power dalam Pemilu 2024. Jokowi pun menegaskan agar tak perlu ada kekhawatiran terkait hal itu.

Sebab, pemerintah akan menjaga netralitas birokrasi, termasuk dari TNI, Polri, dan PNS.

"Yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan netralitas dari TNI, Polri, PNS kita, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral. Jadi nggak usah nggak ada kekhawatiran mengenai itu," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Ia kembali menyampaikan, bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah KPU. Pemerintah pun akan memberikan dukungan baik dari sisi keamanan maupun distribusi logistik.

"Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan, maupun membantu nanti dalam distribusi logistik," jelasnya.

Sebelumnya, SBY menuliskan pandangannya terkait pendapat banyak pihak yang menyampaikan "ketidaksukaan" Presiden Jokowi terhadap Anies Rasyid Baswedan. Ketidaksukaannya itu juga ditunjukkan dengan adanya dugaan upaya penjegalan pencapresan Anies.

SBY menilai Jokowi akan sangat salah jika menyalahgunakan kekuasaannya untuk menjegal Anies. Apalagi, ada instrumen negara lewat aparat penegak hukum yang digunakan untuk mengasuskan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Bagaimana kira-kira cara yang bisa dilakukan (menjegal Anies)? Misalnya, dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu," ujar SBY lewat bukunya yang berjudul Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong di halaman 14, dikutip Republika, Selasa (27/6/2023).

SBY mengatakan, jika memang secara hukum Anies terbukti bersalah, rakyat harus menerimanya. Namun, kalau tidak bisa dibuktikan bersalah secara hukum, hal tersebut akan menjadi persoalan yang serius karena ada etika dan hukum yang dilangkahi.

Menurut dia, kalau memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, itu merupakan bentuk abuse of power ketika ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Akan semakin serius jika Jokowi memang terlibat dalam upaya tersebut.

"Sebagai seorang sahabat, saya sungguh berharap beliau tidak melakukannya," kata SBY.

Cara lain yang bisa dilakukan untuk menjegal Anies adalah dengan mengamputasi partai politik pengusungnya. Koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Salah satu cara mengamputasi dukungan terhadap Anies dapat melalui upaya yang dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada Partai Demokrat. Ia sendiri berharap Mahkamah Agung (MA) kredibel dan adil dalam menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan kubu Moeldoko.

"Sebagian kalangan berpendapat bahwa di luar Partai Demokrat yang sepertinya tengah diganggu agar tak lagi bisa mencalonkan Anies menjadi capres. Sangat mungkin tekanan dan kerja politik dilakukan untuk membuat Nasdem dan PKS mengurungkan niatnya untuk mencalonkan Anies," kata SBY di halaman 18.

Ikuti Whatsapp Channel Republika