Kamis 29 Jun 2023 14:27 WIB

KY Awasi Hakim Perkara Pemilu 2024

Kepercayaan terhadap lembaga peradilan kini berada di titik nadir

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Teguh Firmansyah
Amzulian Rifai
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Amzulian Rifai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) siap melakukan pengawasan maksimal terhadap hakim yang menangani perkara Pemilu di tahun politik 2024. KY juga mendorong media dan masyarakat membentuk komunitas untuk pengawasan dan pemantauan persidangan pemilu. 

Hal itu disampaikan Ketua KY Amzulian Rifai dalam public expose Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Bali baru-baru ini. Amzulian menyinggung kepercayaan terhadap lembaga peradilan berada di titik nadir pascaterungkapnya kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Kasus itu menjerat pegawai, hakim agung, hingga sekertaris MA. 

Baca Juga

"Kami harus mengawasi ribuan hakim di seluruh Indonesia. Saat ini kepercayaan terhadap hakim dan lembaga peradilan sangat rendah. Membangun kepercayaan ini memang tantangannya luar biasa," kata Amzulian dalam keterangan pers yang diakses pada Kamis (29/6/2023). 

Amzulian menekankan pengawasan terhadap hakim yang terlalu birokratik akan dipotong. Tujuannya agar proses pengawasan berlangsung lebih mudah dan tepat sasaran. 

 

"Strategi kita sekarang adalah mengupayakan sisi pengawasan bersama media, yaitu dengan membentuk komunitas pemantau peradilan. Awasi perilaku hakim-hakim. Pemantauan yang birokratik kita akan potong," ujar Amzulian. 

Amzulian juga mendorong media massa dapat bersikap kritis dan berperan aktif membantu KY melakukan pengawasan hakim. Ia menekankan pemantauan persidangan perkara pemilu bukan hanya peran KY saja, melainkan juga seluruh pihak, termasuk media. 

"Media sekarang sangat kritis, sehingga media juga dituntut turut mengawasi hakim ketika menyidangkan kasus-kasus Pemilu di tahun politik 2024. Hal ini menjadi langkah pencegahan yang kami upayakan setiap pemilu," ujar Guru Besar Tidak Tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor tersebut. 

Selain itu, Amzulian mengeklaim selama ini KY sudah sering menindak tegas hakim yang melanggar kode etik. Bagi hakim yang terbukti melanggar, maka dikenakan sanksi berupa sanksi ringan, sedang dan berat. Hal ini merupakan mandat tugas KY yang ditetapkan dalam konstitusi. 

"Tugas konstitusional KY, yaitu melakukan seleksi calon hakim agung. Selain itu, KY juga menjaga martabat dan perilaku hakim dengan cara melakukan pengawasan terhadap hakim untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan," ujar Amzulian. 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement