REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah suatu prestasi, melainkan merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN.
Hal ini disampaikan Jokowi di acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).
"Kepada Bapak Menteri dan Pimpinan Lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab," kata Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan, bahwa setiap rupiah uang dari rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Ia menekankan pentingnya tertib administrasi, tapi yang lebih penting lagi, yakni manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
"Perlu saya mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," ujar Jokowi.
Jokowi pun bersyukur pemerintah kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK pada tahun ini. Namun, ia juga menegaskan agar pengelolaan anggaran negara ini harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab dari temuannya, justru terdapat banyak anggaran yang habis untuk pembiayaan kegiatan birokrasi.
"Ini yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Jokowi.
Selain itu, Presiden juga meminta agar akuntabilitas dan kualitas belanja terus ditingkatkan. Kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah pun perlu dikawal sejak perencanaan.
"Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran," ujarnya.
Jokowi mengingatkan agar penggunaan anggaran harus lebih fokus pada program-program unggulan. Program yang disusun pun tak perlu banyak, tapi lebih terfokus seperti program penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, produktivitas petani dan nelayan, pengendalian inflasi, dll.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
