REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal, mengaku kecewa atas tidak datangnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan 11 menteri terkait serta pimpinan DPR pada uji formil di Mahkamah Konstitusi 21 Juni lalu. Dia mengatakan, seharusnya para pihak terkait bisa datang pada sidang rakyat sebelumnya.
“Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) dan jajaran menteri lainnya pengecut dan munafik. Jangan sidang di hotel mewah, yang anggota DPR dapat uang saku, mereka baru datang,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring di Jakarta, Jumat (23/6/2023).
Menurutnya, kondisi tidak hadirnya perwakilan DPR lebih parah dari pada pemerintah yang diwakilkan oleh Dirjen. Namun demikian, dia menegaskan tak mau kepentingan Omnibus Law UU Ciptaker diwakilkan oleh dirjen. “Anggota DPR, satu batang hidungnya aja ga ada yang datang. Kami butuh menteri, karena kami butuh itu menteri yang bikin UU itu,” katanya.
Tak sampai di sana, kecewa terhadap dua fraksi penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurut dia, tidak datangnya satupun pimpinan fraksi di DPR maupun menteri terkait pengusung Omnibus Law pada sidang uji formil MK pada 21 Juni lalu, menjadi bukti posisi semua pihak ihwal Partai Buruh.
“Dua fraksi yang juga menolak Omnibus Law tidak ada yang datang, hanya lip service. Tidak ada satupun yang datang, baik 7 fraksi yang mendukung maupun dua parpol yang menolak,” ucapnya.
Said menambahkan, pihaknya makin kecewa saat semua pihak yang tak hadir dalam uji formil itu hanya datang pada rapat pilihan. Dia menuding, para pihak tersebut hanya memilih rapat dengan ketersediaan dana reses dan sejenisnya. “Kalo (ajak) anggota DPR lebih pengecut dan munafik,” tutur dia.
Lebih jauh, Said Iqbal menantang debat terbuka terhadap Menko Perekonomian, Airlangga Hartato, dan 11 menteri lainnya yang bertanggung jawab atas Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut dia, para menteri dan pimpinan DPR wajib hadir dalam debat yang hendak dilakukan di MK pada 6 Juli Juli 2023 nanti.
“Presiden Partai Buruh dan KSPI menantang debat terbuka kepada Menko Perekonomian dan 11 menteri lainnya. Sudah kami layangkan (tantangan debat terbuka). Kami akan buat meme-meme,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika