REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan empat poin pertanyaan yang harus diklarifikasi oleh Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang.
Menurut Ketua Komisi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan MUI Firdaus Syam, ia memberikan pertanyaan terkait hal-hal yang selama ini menjadi sorotan masyarakat terhadap pesantren tersebut.
Firdaus mengatakan, empat poin itu adalah mengenai asal kitab suci Alquran, soal penafsiran ayat suci Alquran, soal penafsiran tanah suci, serta isu hubungan dengan lawan jenis.
"Kami akan meminta kesediaan Panji Gumilang untuk bisa mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaannya meski sebetulnya tim MUI ini sudah memiliki fakta data yang sudah sangat akurat," ujar Firdaus Syam di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Jumat (23/6/2023).
Firdaus pun memastikan MUI akan segera menentukan langkah terkait persoalan Ponpes Al Zaytun tersebut. MUI telah memiliki data yang lengkap terkait keberadaan dan kegiatan Ponpes Al Zaytun sejak 2002.
Panji Gumilang akhirnya memenuhi panggilan tim investigasi bentukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, Jumat (23/6/2023).Dalam pertemuan itu juga turut hadir tim Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang ingin mendengarkan keterangan dari Panji soal polemik Al Zaytun yang terjadi. Namun, Panji menolak untuk bertemu MUI.
Menurut Ketua Tim Peneliti Ma’had Al Zaytun MUI Firdaus Syam, Panji Gumilang menolak kehadiran tim MUI pusat dalam pertemuan sore tadi. “Berbagai upaya langkah-langkah dalam rangka mengatasi permasalahan ini, yang kedua kami dari MUI menyatakan sangat menyayangkan dan menyesalkan karena Panji Gumilang tidak bersedia bertemu atau menghindari MUI,” ujar Firdaus dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jumat.
Firdaus menyesalkan kejadian seperti ini terulang kembali. Menurut dia, Al Zaytun seolah menutup segala upaya tabayun yang dilakukan MUI.
"MUI ini sudah memiliki fakta data yang sudah sangat akurat dan ini sudah bisa kita laporkan ke pimpinan untuk kemudian dibawa dalam sidang komisi fatwa MUI, apakah itu sudah masuk dalam kategori penyimpangan, penistaan, penyesatan, atau penodaan agama atau tidak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
