REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta merekomendasikan diadakannya panitia khusus (pansus) untuk membahas ihwal polemik yang terjadi pada PT Pembangunan Jaya Ancol. Rekomendasi itu kaitannya dengan banyaknya pembangunan yang mangkrak di kawasan Ancol.
Hal itu disampaikan dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta yang dihadiri oleh manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol, Rabu (21/6/2023). Para anggota dewan mengaku baru mendapatkan informasi mangkraknya beberapa pembangunan di Ancol dalam rapat tersebut, padahal sudah terjadi belasan tahun.
Dalam rapat tersebut, terungkap sejumlah permasalahan pembangunan yang mangkrak seperti proyek Hotel Marriot dan Bot Sea World Indonesia serta perjanjian yang tidak jelas pada kerja sama proyek Ancol Crown dan kerja sama ABC Mal. Kasusnya telah terjadi sejak 2004 yang silam, tapi baru disampaikan oleh pihak Ancol kepada dewan.
Polemik itu juga sempat beredar di lini masa akun Twitter baru-baru ini dengan hashtag #usutkorupsiancol. Mangkraknya proyek tersebut disinyalir akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.
"Saya sangat terkejut mendengar informasi ini. Saya enggak pernah tahu persoalan-persoalan ini, saya kira tidak ada masalah di Ancol terkait pembangunan-pembangunan," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga dengan geram dalam rapat di ruang Komisi B di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang ada, Pandapotan pun akhirnya merekomendasikan untuk adanya pansus. Pasalnya, masalah mangkrak dan kerja sama yang tidak jelas itu menciptakan kerugian yang tidak kecil, meski belum ada angka pastinya.
"Saya pikir kita harus fokus, bila perlu kita buat pansusnya. Saya mengusulkan pansus Ancol untuk salah satu usulan dari Komisi B supaya membuat pansus Ancol karena ternyata sangat besar masalah atau persoalan yang ada di Ancol," tutur dia.
Menurut Politisi PDIP tersebut, pansus Ancol harus menggali permasalahan yang terjadi di tubuh Ancol. Permasalahan mangkraknya pembangunan harus menjadi pertanggungjawaban pihak Ancol.
"Ini perlu perhatian khusus karena ini salah satu persoalan BUMD kita, belum lagi BUMD-BUMD lain, belum lagi soal penugasannya. Saya pikir ini teman-teman anggota Komisi B akan makin jeli dan teliti untuk bisa mengawasi BUMD ini," jelas dia.
Senada, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta lainnya, Suhud Aliyudin juga merekomendasikan hal yang sama. Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) tersebut mengaku juga sangat kecewa pada pihak Ancol yang baru memberikan informasi mangkraknya berbagai pembangunan.
"Terus terang kita tentu kecewa dengan situasi yang ada. Saya setuju perlunya ada pansus DPRD untuk mendalami permasalahan yang muncul ini," ujar Suhud.
Selain merekomendasikan pansus, Suhud juga mengusulkan agar Badan Pembinaan (BP) BUMD melakukan audit untuk memperhitungkan jumlah kerugian atau lost opportunity atas mangkraknya pembangunan di Ancol.
"Paling tidak kita bisa paham bahwa berapa kerugian akibat dari mangkraknya proyek ini," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
