Ahad 18 Jun 2023 19:12 WIB

Kemiskinan Masih Tinggi, Menko PMK Dorong UMKM Digerakkan

Dengan menggerakkan UMKM, ketimpangan ekonomi bisa diatasi.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ani Nursalikah
Menko PMK Muhadjir Effendy bersiap memimpin jalannya Rapat Tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 1444 H di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Dalam rapat yang berlangsung secara hybrid tersebut disampaikan bahwa secara keseluruhan mulai dari persiapan dan pelaksanaan layanan serta fasilitisasi pelaksanaan haji 2023 berjalan dengan baik.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Menko PMK Muhadjir Effendy bersiap memimpin jalannya Rapat Tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 1444 H di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Dalam rapat yang berlangsung secara hybrid tersebut disampaikan bahwa secara keseluruhan mulai dari persiapan dan pelaksanaan layanan serta fasilitisasi pelaksanaan haji 2023 berjalan dengan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data BPS September 2022, angka kemiskinan sebesar 9,57 persen dan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 1,74 persen.

Karena itu, Muhadjir mendorong digerakkannya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia.

Baca Juga

"Tingkat ketimpangan kita masih tinggi dan kalau cita-cita keadilan sosial mau tercapai harus gerakkan UMKM," ujar Muhadjir dikutip dari keterangannya, Ahad (18/6/2023).

Apalagi, kata dia, realitanya beberapa orang Indonesia justru bisa masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Menurutnya, dengan menggerakkan UMKM maka ketimpangan ekonomi di Indonesia bisa diatasi.

 

Muhadjir menyebut, dengan menggerakkan UMKM yang mayoritas warga Indonesia adalah pelaku usaha kecil, dan mengedukasi masyarakat supaya membeli produk-produk lokal, maka geliat ekonomi nasional akan terus bertumbuh. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi bisa dicapai.

"Kalau belanja jangan cari hanya yang bermerek apalagi dari impor. Belanjalah dari pengrajin lokal kreator blitar. Dengan begitu maka distribusi kekayaan bisa berputar di kita semua. Bukan hanya di mereka yang kaya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir berharap UMKM agar terus didorong di Kota Blitar. Muhadjir menilai kota Blitar dalam sisi pembinaan kebudayaan bidang kesenian levelnya sudah level nasional.

Karena itu, berbagai macam UMKM kreatif harus sering ditampilkan di luar kota seperti di Jakarta.

"Sebagai kota yang mengklaim Kota Bung Karno, Blitar punya tanggung jawab merealisasi itu. Melalui kegiatan Bazar Blitar Djadoel, tiga daulat Bung Karno, yaitu daulat politik, mandiri ekonomi, dan berbudaya dalam kepribadian harus bisa diimplementasi," ujarnya.

Oleh sebab itu teruskan apa yang sudah dirintis, yang sudah dimulai, yang sudah terjadi berkat kreativitas warganya dan dorongan pemerintahnya harus terus ditunjukkan," jelasnya.

"Ini harus kita dorong, industri UMKM dan produk kreatif harus dikuatkan untuk bisa meningkatkan ekonomi Indonesia di masa pemulihan ekonomi. Tidak hanya andalkan perusahaan besar, karena 80 persen ada pelaku UMKM. Karena itu harus didorong agar roda ekonomi lancar," ujarnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement