Kamis 15 Jun 2023 20:59 WIB

Gubernur Sebut Perencanaan Pembangunan di Jateng Libatkan Setiap Elemen Masyarakat

Ini termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat meninjau sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, beberapa waktu lalu.
Foto: Dokumentasi Republika
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat meninjau sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Bappenas RI Tahun 2023. Sebelumnya Ganjar juga mendapat penghargaan ini pada 2019 dan 2020.

Penyerahan diserahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dan diterima langsung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Dalam acara di Kantor Bappenas RI, Ganjar didapuk menjadi mentor pada sesi Sharing Session Pembangunan Daerah 2023. Ganjar memaparkan proses pembangunan Jateng kepada perwakilan pemerintah 38 provinsi, 22 Kabupaten/Kota, Ombudsman RI, Tim Penilai PPD, serta para pemangku kepentingan pembangunan daerah di Indonesia.

Pada paparannya, Ganjar menyebut proses pembangunan Jateng dimulai dari perencanaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.

Menurut Ganjar, program pembangunan di Jateng tak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga pernikahan dini.

"Maka, tiap musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan dan wajib mengundang tiga kelompok, maaf, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, keterlibatan kelompok tersebut juga dilakukan demi membuka ruang luas untuk seluruh masukan masyarakat. Hal itu dilakukan agar setiap kelompok masyarakat, khususnya kategori marjinal, mendapatkan perhatian pemerintah.

"Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan (DPRD). Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas," paparnya.

Ganjar juga menjalin sinergitas dan menekankan kreativitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi. Hal ini merupakan salah satu cara memaksimalkan program yang sudah berjalan.

Di Jateng, Ganjar menggulirkan program pendampingan satu OPD satu desa miskin, satu OPD satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin, dan lain sebagainya.

"Kami memanfaatkan misalnya ada krenova (kreativitas dan inovasi) sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, tapi ternyata senang dipaksa," tuturnya.

Kepada para peserta Sharing Session, Gubernur Jateng dua periode itu juga menyinggung soal "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" yang efektif untuk menekan angka stunting beserta angka kematian ibu dan bayi.

"Program itu mendata, memantau dan mengawal ibu hamil untuk memastikan kondisnya sehat dan menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi," kata dia menambahkan.

Keseriusan Ganjar dalam perencanaan pembangunan juga diterapkan pada pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Saat ini, di Jawa Tengah terdapat 2.353 Desa Mandiri Energi. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.

"Kami juga mengembangkan energi baru terbarukan di tingkat desa," kata dia.

Sebagai informasi, Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada Pemerintah Provinsi Jateng. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jateng diakui sebagai Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi.

Raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini, menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jateng dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement